JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri menyoroti keluhan masyarakat Papua tentang anggaran otonomi khusus (Otsus) Papua yang nilainya besar namun berdampak sangat kecil bagi kesejahteraan masyarakat Papua pada umumnya.
Firli menilai masyarakat Papua pada umumnya tidak sejahtera lantaran elite-elite daerahnya berpesta pora menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Firli menyebut KPK berkomitmen untuk menghentikan fenomena itu sekaligus mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Data-data statistik tentang ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa memang itulah yang terjadi ketika elite-elite daerah menggunakan dana transfer pusat untuk berpesta pora. KPK telah menghentikan pesta pora ini dilakukan oleh siapa pun dan kapan pun,” ujar Firli dalam keterangannya, Sabtu (14/1/2023).
Ia mengatakan, fenomena pesta pora para elite Papua itu sudah kerap kali dilakukan. Menurutnya, hal itu terjadi boleh jadi karena jarak Papua yang jauh dari pusat pemerintahan, sehingga tak terjangkau pemberitaan serta pengawasan.
Selain itu, Firli menuturkan, sejumlah elite di Papua memainkan isu dan opini politik untuk membenarkan tindakan-tindakan pencurian uang negara agar seolah-olah perampokan dan korupsi yang mereka lakukan itu adalah untuk rakyat dan atas nama rakyat.
“Faktanya, tidak ada pembangunan apalagi keadilan sosial yang tercipta dalam koalisi korupsi tersebut, kecuali kemiskinan dan kesengsaraan; kita pun menjadi ingat kata-kata Pope Francis mengatakan, korupsi dibayar oleh kemiskinan (corruption is paid by the poor),” ujar Firli.
Masyarakat Papua, lanjut Firli, juga telah lama sadar dan sangat memerlukan keberpihakan hukum untuk memberantas sejumlah elit tersebut dan pejabat yang berpesta pora menggunakan uang otsus atau anggaran Papua.
“Kami mengucapkan terima kasih, semoga ke depan tidak ada lagi pejabat yang menggunakan dan menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh rakyat dengan cara yang menyimpang,” ujar Firli.
“Karena kehadiran KPK adalah untuk mengamankan uang dan kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk kemajuan rakyat Papua, untuk memajukan kesejahteraan rakyat Papua dan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat Papua serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia,” tambahnya.
Dalam kasus penangkapan Lukas Enembe, Firli mengatakan KPK tidak mau terjebak atas klaim potensi konflik berskala luar biasa yang diarahkan kepada KPK. Oleh sebab itu, ia mengatakan, KPK sangat berhati-hati untuk menangkap Lukas Enembe dan memperhatikan kondisi keamanan di Papua.
“Pada perjalanannya, KPK sungguh berhati-hati karena menjaga masyarakat Papua. Artinya, harus memberantas korupsi dan sekaligus memastikan keamanan Papua dan Papua harus tetap dalam damai,” ucapnya.
Dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, kata Firli, KPK juga tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia (HAM) dan pedoman-pedoman hukum yang berlaku dalam menangani kasus Lukas Enembe. Menurutnya, pedoman hukum dan prinsip tersebut adalah bagian dari komitmen kerja profesional KPK. (UWR)
