PAPUA BARAT DAYA, JAGAMELANESIA.COM – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) bersama kepala daerah se-Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan, Keuangan dan Kepegawaian yang berlangsung di Vega Hotel Sorong, Rabu (4/1/2023).
Rakerda tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Papua Barat Daya yakni Pj Walikota Sorong, Pj Bupati Sorong, Pj Bupati Tambrauw, Sekda Kabupaten Maybrat, Bupati Sorong Selatan, Bupati Raja Ampat dan seluruh pimpinan OPD.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Agus Fatoni hadir langsung dalam raker itu dan menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemprov Papua Barat di awal tahun ini. Menurutnya, Kemendagri layak memberikan apresiasi lantaran sebagai provinsi yang baru berdiri, Pemprov Papua Barat Daya mampu bergerak cepat dan dapat menyelenggarakan rakerda bersama seluruh kepala daerah yang ada di wilayah itu.
“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang walaupun lahirnya paling terakhir, tetapi tancap gas. Sehingga di awal tahun ini melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah Bupati dan Wali kota lengkap se-Papua Barat Daya,” ujar Agus.
Dalam kesempatan itu, Agus menyampaikan bahwa Provinsi Papua Barat Daya akan menerima dana transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 2,8 triliun. Selain itu, provinsi baru ini juga akan menerima dana dari beberapa sumber lainnya.
“Provinsi Papua Barat Daya mendapat dana transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 2,8 triliun. Selain dana transfer, pasti juga nanti ada sumber-sumber lain termasuk dana hibah dari kabupaten dan kota yang menjadi daerah bawahan dari Provinsi Papua Barat Daya,” ungkapnya.
Menurutnya, besaran dana transfer dari pemerintah pusat itu cukup besar untuk disalurkan kepada daerah baru. Oleh sebab itu, dirinya meminta agar anggaran tersebut dapat dikelola secara efektif sehingga kehadiran Provinsi Papua Barat Daya segera dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat setempat.
Dalam kesempatan yang sama, Agus juga mengapresiasi kinerja Pj Gubernur yang dinilainya bekerja sesuai dengan arahan dan imbauan Kemendagri. Lebih lanjut, Agus menyarankan agar rakor dapat dilaksanakan minimal tiga kali, yaitu diawal tahun, pertengahan dan akhir tahun.
Agus menjelaskan, rakor sangat penting dilaksanakan untuk melakukan sinkronisasi antar kementerian dengan kementerian/lembaga, antar daerah, antar OPD dengan instansi vertikal dan dengan forkopimda.
“Rakor pertengahan tahun yaitu untuk melakukan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan enam, kemudian persiapan enam bulan ke depan. Rakor akhir tahun untuk evaluasi selama satu tahun, kemudian kita menyiapkan langkah-langkah di tahun berikutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya Drs. Muhammad Musa’ad menyampaikan bahwa rakerda ini membahas 3 agenda penting, yakni terkait dengan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya, persoalan keuangan daerah dan terkait manajemen ASN Papua Barat Daya.
“Kami berharap dengan komitmen yang sudah disepakati baik dana hibah yang akan diberikan dari kabupaten/kota se-Provinsi PBD bisa direalisasikan untuk mendukung kegiatan atau program di Pemerintah Provinsi PBD,” ujarnya.
Lebih lanjut, Musa’ad menekankan Pemprov Papua Barat Daya diharapkan dapat memulai tahapan kerja pada awal Februari 2023 mendatang. Oleh sebab itu, dirinya juga menekankan pentingnya kerja cepat terkait dengan penataan ASN termasuk pengangkatan para Plt pimpinan OPD. (UWR)
