PAPUA BARAT, JAGAMELANESIA.COM – Bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menyatakan siap mengikuti tahapan verifikasi faktual oleh KPU Papua Barat.
Filep menyampaikan rasa syukurnya lantaran dinyatakan telah memenuhi verifikasi administrasi usai mendaftar pada Kamis (29/12/2022) lalu. Bahkan, Filep Wamafma menjadi pendaftar pertama dengan menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih sebanyak 1.377 orang.
“Puji Tuhan, syarat dukungan minimal pemilih dinyatakan lengkap oleh KPU Papua Barat pasca pencocokan berkas fisik dengan Silon (sistem informasi pencalonan). Untuk itulah saya juga menyampaikan terima kasih kepada tim kerja yang sudah mengikuti tahapan pertama ini dengan baik,” ungkap Filep Wamafma.
“Maka selanjutnya, kami siap mengikuti tahap verifikasi faktual, sesuai jadwal yang ditentukan oleh KPU,” ujarnya.
Filep menyampaikan bahwa perjuangan untuk kepentingan masyarakat adalah keniscayaan bagi setiap perwakilan rakyat maupun perwakilan daerah. Ia pun mantap kembali mencalonkan diri berkat dorongan dan dukungan publik melalui suara murni masyarakat adat asli Papua dan nusantara di provinsi Papua Barat.
“Dengan doa restu dan dukungan dari masyarakat Papua Barat, saya berniat dan bertekad bulat melanjutkan perjuangan aspirasi masyarakat agar terus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat,” ujar Filep.
Selain itu, banyak pihak optimistis bahwa incumbent Dr. Filep Wamafma akan kembali memenangkan kursi DPD RI dari Papua Barat. Pasalnya, selama menjabat sebagai Anggota DPD RI mewakili Papua Barat, sosok Filep Wamafma telah terbukti banyak bekerja untuk kepentingan rakyat Papua, terutama orang asli Papua.
Doktor alumnus Unhas Makassar itu dikenal aktif terlibat dalam perumusan dan pengambilan kebijakan-kebijakan penting terutama terwujudnya afirmasi kebijakan bagi OAP. Filep merupakan tokoh penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar OAP dalam perumusan Otsus Jilid II, perjuangan pemekaran wilayah sesuai aspirasi daerah hingga mengawal implementasi kebijakan tersebut secara langsung di tengah-tengah masyarakat Papua Barat. (WRP)
