PAPUA, JAGAMELANESIA.COM – Sejumlah tokoh adat di Papua menaruh harapan besar kepada KPK RI untuk dapat membersihkan tanah Papua dari tindak pidana korupsi. Sekretaris Umum Badan Musyawarah 7 Wilayah Adat Kepala-kepala Suku Raja di Papua Sarlens LS Ayatonai berharap lembaga antirasuah itu menunjukkan keseriusannya terutama terkait penanganan kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Dengan ini meminta kepada KPK, berikan kami kado Natal, yaitu KPK lebih intens lagi memeriksa dan serius terhadap kasus Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe, sebab akhir-akhir ini yang kami lihat ada kelonggaran yang terjadi,’’ kata Sarlens, dikutip Selasa (27/12/2022).
Sarlens berpendapat, kesungguhan KPK untuk menuntaskan kasus Lukas Enembe menjadi momentum penting dalam upaya pemberantasan korupsi yang dinilainya telah menggurita di kalangan pejabat daerah di Papua.
“Itu yang kami harapkan dari KPK, kami menaruh pengharapan penuh kepada KPK karena tidak ada badan lain lagi di republik ini yang bisa memeriksa kasus (korupsi) seperti Lukas Enembe, Gubernur Papua, hanyalah KPK. Mohon dengan hormat, dengan sangat, apa yang KPK sudah tetapkan (Lukas sebagai Tersangka), KPK sudah sangkakan kepada beliau untuk segera diselesaikan, ujarnya.
Selain itu, Sarlens mengharapkan kasus Lukas Enembe sesegera mungkin dapat dituntaskan apalagi saat ini akan memasuki tahun 2023. Menurutnya, situasi politik di tahun-tahun ke depan dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat orang nomor satu di Provinsi Papua itu.
“Kalau sampai diulur-ulur, di tahun 2023 nanti yang kami sangat khawatirkan adalah akan ada intervensi lagi oleh partai politik di dalam kasus ini, sehingga akan semakin molor lagi,” kata Sarlens.
Meskipun begitu, Sarlens turut mengapresiasi kinerja KPK yang mulai menelisik penggunaan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Menurutnya, pemeriksaan terkait PON penting dilakukan lantaran banyaknya keluhan masyarakat Papua terkait penyelenggaraan PON Papua. Hal itu termasuk sejumlah warga pemilik hak ulayat yang melakukan aksi pemalangan di beberapa venue PON.
“Sebab masih banyak kejanggalan dalam penggunaan dana PON yang kami lihat, yang kami rasakan. Masih banyak pekerja-pekerja yang ada pada saat itu, sampai dengan saat ini belum terbayarkan. Seperti tenaga relawan, tenaga kesehatan, kendaraan atau mobil yang disewakan masih banyak yang terbengkalai yang belum diselesaikan,” ujarnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Wilayah Tabi, Papua Daniel Toto. Ia menilai kinerja KPK terkait kasus Gubernur Papua Lukas Enembe belum optimal. Bahkan, Daniel meminta KPK segera melayangkan panggilan ketiga kepada Lukas dan dinonaktifkan dari semua kegiatan pemerintahan.
“Kinerja KPK masih jauh dari harapan. Walaupun Lukas Enembe sudah tersangka, dan sudah dua kali KPK panggil Lukas. Kalau tersangka itu, dia (Lukas Enembe) harus dinonaktifkan dari semua kegiatan pemerintahan,” kata Daniel Toto dalam keterangannya, Minggu (25/12/2022).
“Kata Mendagri karena belum inkrah dia (Lukas Enembe) tetap sah sebagai Gubernur Papua, ada apa dengan Mendagri lagi? Membiarkan orang yang sudah dianggap menyalahgunakan keuangan daerah termasuk dana Otsus, tapi dibiarkan,” katanya lagi.
Ia pun berharap KPK bekerja secara profesional, tidak tebang pilih dan mengedepankan transparansi. Menurutnya, kasus Lukas Enembe sudah seharusnya dapat dituntaskan dengan segera. Daniel turut mengkhawatirkan akan adanya intervensi pihak tertentu terkait kasus Lukas Enembe saat memasuki tahun politik menjelang 2024 mendatang.
“Kita akan memasuki tahun baru, itu kita masuk situasi politik akan berubah. Partai-partai politik akan bermain di wilayah itu. Itu justru akan menghambat semua proses ini,” ujarnya. (UWR)
