JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas kebijakan terkait sejumlah isu di Papua.
Turut hadir dalam rapat pada Selasa (20/12/2022) itu yakni Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono mewakili Kapolri, dan Pangkogabwilhan III Letjen TNI I Nyoman Cantiasa mewakili Panglima TNI. Dalam pertemuan ini, Wapres membahas mengenai tindak lanjut Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Ma’ruf Amin menekankan agar badan pengarah Otsus ini berjalan efektif untuk memastikan kebijakan Otsus terlaksana secara tepat sasaran. Menurutnya, BP3OKP harus mengawal implementasi Otsus mulai dari evaluasi hingga pengelolaannya agar terhindar dari praktik-praktik penyelewengan.
“Bagaimana agar ada evaluasi, bagaimana agar semuanya itu, (termasuk) dana itu betul-betul dijalankan dengan bersih, tidak diselewengkan kesana kemari, tapi untuk kesejahteraan rakyat, bisa berjalan sesuai harapan masyarakat Papua,” ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi usai mendampingi Wapres Ma’ruf Amin dalam pertemuan tersebut.
“BP3OKP itu sudah dijalankan secara bertahap, jadi pengisian terhadap orang-orang siapa saja yang mesti menjabat di situ, kemudian kantornya bagaimana, dan seterusnya, itu sekarang sudah mulai berjalan, itu lagi-lagi bagaimana supaya semua proses pembangunan kesejahteraan Papua (terlaksana dengan baik),” sambungnya.
Lebih lanjut, menurut Masduki, Wapres juga menerima laporan bahwa masyarakat Papua menerima dengan baik kehadiran empat Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua dan Papua Barat.
“Karena di balik pemekaran itu masyarakat Papua tahu bahwa tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat Papua. Jadi tidak lain bahwa pemekaran itu bertujuan untuk membangun Papua lebih sejahtera. Dan itu diketahui oleh hati nurani masyarakat Papua,” katanya.
Selain itu, Wapres juga membahas penanganan keamanan di wilayah Papua. Khususnya, Wapres meminta aparat penegak hukum untuk terus melindungi masyarakat Papua dari berbagai tindakan anarkis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Mereka menginginkan supaya masyarakat resah, mereka melakukan teror, penembakan, pembunuhan, dan menimbulkan korban jiwa, sengaja menciptakan ketidakamanan. Oleh karena itu, Wapres meminta supaya negara hadir, menjamin warga supaya tetap aman bisa bekerja mencari nafkah dengan baik,” ungkap Masduki.
“Wapres dalam hal ini meminta supaya ada langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum, supaya negara hadir disana. Supaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran, separatis, dan itu membahayakan negara,” ujarnya lagi.
Selain itu, Masduki menambahkan, Wapres menekankan pentingnya pendekatan humanis berbasis teritorial tetap diterapkan untuk mengatasi masalah keamanan di Papua. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan mampu mengintegrasikan pihak keamanan dengan warga sipil dalam menciptakan langkah-langkah konkrit terkait pembangunan kesejahteraan di Papua.
“Pendekatan teritorial mulai dari atas Kodam sampai ke tingkat Koramil harus tetap dijalankan oleh semua pihak, baik oleh TNI-Polri juga oleh pemerintahan sipil disana. Jadi ada langkah-langkah konkrit untuk kesejahteraan Papua itu seperti apa, dan adanya Kementerian dan Lembaga itu supaya segera untuk membangun kesejahteraan di Papua,” ucap Masduki. (UWR)
