PAPUA BARAT, JAGAMELANESIA.COM – Dugaan aliran dana desa ke KKB di Papua Barat semakin mengemuka usai hal itu diungkapkan oleh Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw dalam rapat kerja Bupati/Wali Kota se-Papua Barat di Aimas Convention Center (ACC) Kabupaten Sorong, Kamis (20/10/2022) lalu.
Terkait persoalan itu, Kapolda Papua Barat Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana desa untuk menunjang kegiatan yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni mendukung kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Informasi itu dikonfirmasi oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Komisaris Besar Polisi Romilus Tamtelahitu. Penyelidikan aliran dana ini bahkan masuk dalam agenda prioritas Polda Papua Barat.
“Terkait aliran dana desa untuk menunjang kegiatan yang bertentangan dengan NKRI menjadi salah satu agenda prioritas Polda Papua Barat sebagaimana arahan dan komitmen Bapak Kapolda,” ujar Romilus seperti dilansir Antara, Jumat (28/10/2022).
Romilus menjelaskan, saat ini terdapat dua daerah di Papua Barat yang menjadi titik fokus penyelidikan yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni. Menurutnya, di dua daerah ini lah seringkali terjadi serangan-serangan kelompok yang berseberangan dengan NKRI.
Ia pun mengaku telah mengantongi data sejumlah kampung/desa yang terindikasi terjadi penyalahgunaan dana desa untuk kelompok-kelompok tersebut.
“Tim gabungan sedang melakukan pendalaman penggunaan dana desa di Kabupaten Maybrat dan Teluk Bintuni karena dalam dua tahun terakhir dua daerah ini secara berturut-turut terjadi peristiwa penyerangan terhadap aparat negara maupun warga sipil,” ujarnya.
“Ada sejumlah kampung yang sudah terindikasi menggunakan dana desa untuk menopang kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ideologi negara Indonesia,” sambung Romilus.
Sebelumnya, Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyatakan akan menindak tegas kelompok-kelompok yang berseberangan yang memaksa aparat kampung memberikan dana desa untuk keperluan mereka.
Menurut Waterpauw, persoalan aliran dana masuk ke KKB tidak hanya terjadi di Papua Barat melainkan juga di Papua. Ia menyebut, kelompok teroris bersenjata ini biasanya menunggu waktu pencairan dana desa kemudian memintanya dengan mengadang kepala desa.
Tindakan itu dilakukan disertai ancaman-ancaman bahkan ancaman pembunuhan. Hal ini yang membuat aparat kampung/desa terpaksa memberikan dana desa kepada mereka.
“Hal ini nyata masih terjadi. Pasti akan ditindak tegas,” tegas Paulus Waterpauw beberapa waktu lalu. (UWR)
