PAPUA BARAT, JAGAMELANESIA.COM – Wakil Ketua Komite I DPD Republik Indonesia Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum mengunjungi Kodam XVIII/Kasuari Papua Barat, Selasa (25/10/2022). Kedatangannya disambut oleh Pangdam melalui Kepala Staf Kodam (Kasdam) Brigjen TNI Yusuf Ragainaga bersama jajaran asisten Kodam.
Sebelum membahas agenda utama, Filep menyampaikan bahwa Komite I DPD RI merupakan mitra langsung dari institusi TNI maupun Polri. Oleh sebab itu sebagai mitra kerja, Filep memandang perlu adanya komunikasi yang baik dengan pihak Kodam Kasuari Papua Barat agar memperoleh keterangan yang jelas terkait informasi yang berkembang saat ini dan menghindari adanya bias informasi.
“Sebagai mitra kerja kita tidak cukup hanya menerima informasi dari luar tanpa mendapat penjelasan dari Kodam Kasuari Papua Barat. Misalnya terkait penerimaan calon anggota TNI, kita tahu Papua Barat memiliki kekhususan berdasarkan undang-undang Otsus, maka juga sudah semestinya diimplementasikan dengan baik bagi masyarakat asli Papua,” ungkap Filep.
Ia menuturkan, amanat Otsus ini diantaranya diwujudkan dengan melaksanakan pemberdayaan orang asli Papua dan dalam persoalan ini patut disyukuri telah mendapat perhatian khusus dari TNI/Polri di daerah Papua. Hal ini terlihat dalam proses penerimaan calon anggota TNI dan diharapkan juga dalam pengangkatan jabatan bagi anggota TNI dari anak-anak asli Papua di institusi TNI.
“Sebab bagaimanapun juga Papua adalah daerah penerima Otsus, maka pemberdayaan harus diberikan bukan saja di jajaran TNI dan Polri, tetapi juga di instansi lainnya di daerah Papua dan Papua Barat agar mengimplementasikan hal ini dengan baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Filep juga menyampaikan apresiasi kepada TNI/Polri di wilayah Papua Barat atas perjuangan melaksanakan rekrutmen putra/putri asli Papua sebagai bagian dari keluarga TNI dan Polri. Hal itu terbukti sudah ada ribuan anak asli Papua menjadi anggota TNI maupun Polri.
“Itu artinya afirmasi Otsus bagi putra-putri asli Papua di TNI dan Polri terjawab sebagaimana amanat pemberdayaan di dalam undang-undang Otsus Papua” ujar Filep.
Filep berharap implementasi kebijakan afirmasi di institusi TNI/Polri dapat juga dilaksanakan oleh institusi lainnya seperti pengadilan hingga kejaksaan yang sampai saat ini belum muncul afirmasi kepada orang asli Papua.
“Maka hal inilah yang akan didorong, sehingga terlihat adanya pemberdayaan bagi orang asli Papua,” katanya. (WRP)
