MANOKWARI, JAGAMELANESIA.COM – Wakil Ketua I Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma menerima aspirasi tentang keluhan guru SMA/SMK di Papua Barat soal nasib mereka yang akan dikembalikan ke kabupaten/kota. Keluhan ini diterimanya saat kunjungan kerja di Manokwari, Papua Barat, Selasa (5/7/2022).
Menanggapi aspirasi itu, Filep Wamafma berharap Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dapat memberikan respons positif dan kebijakan segera bagi para tenaga pendidik SMA/SMK di kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat.
Para guru ini berharap agar SMA/SMK tidak dikembalikan ke kabupaten/kota lagi. Pasalnya, kondisi saat ini SMA/SMK dinilai justru lebih baik dan dipermudah ketika berada di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi.
“Ada mekanisme yang dapat ditempuh oleh para guru SMA/SMK, sebab hanya Gubernur Papua Barat yang dapat memberikan kebijakan menyelamatkan nasib guru,” jelas Filep Wamafma, Selasa (5/7/2022)
Menurut Filep, Pj Gubernur dapat secara langsung berhubungan dengan Kemendikbudristek di Jakarta untuk meninjau kembali aturan yang berdampak kepada nasib guru SMA/SMK di Papua Barat.
“Ketika pemerintah daerah tidak merespons hal ini, maka bisa saja para guru SMA/SMK berencana mogok mengajar. Apalagi dalam aspirasi mereka sudah ditekankan bahwa akan lakukan mogok mengajar,” katanya.
“Artinya kita semua tidak mau sampai proses belajar mengajar di SMA/SMK terhambat karena adanya mogok massal, maka selaku wakil daerah asal Papua Barat di DPD RI, saya berharap adanya respons positif dari bapak Gubernur Papua Barat,” tambah Filep. (WRP)
