JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia akan melakukan review proposal anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang diserahkan Panitia Besar PON XX Papua.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Chandra Bhakti usai melakukan pertemuan dengan Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda, didampingi Ketua Bidang I Yusuf Yambe Yabdi, Wakil Ketua Koni Pusat, Suwarno dan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Alexander Kapisa, perwakilan KPK, BPKP, Kejagung di Kantor Kemenpora, Kamis, 18 Maret 2021.
Menurut Chandra, proposal anggaran PON yang diserahkan oleh PB PON sebelum diserahkan kepada Kementerian Keuangan terlebih dulu dilakukan review.
“Kita semua harapkan PON di Papua berjalan sukses dan menghasilkan prestasi yang terbaik, dan tentu semua didalam pembiayaan terbebas dari resiko hukum,” katanya.
Proposal pembiayaan penyelenggaraan PON XX di Papua, kata Chandra, akan dilakukan review sesuai dengan standar satuan harga.
“Proposal yang diajukan akan kita review dengan menyepakati sebagai dasar dengan standarisasinya,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Koni Pusat, Suwarno bahwa hasil rapat dengan Kemenpora hari ini (Kamis-red) berjalan dengan baik, karena pembahasan proposal PB PON untuk kepentingan dukungan anggaran dari APBN dalam rangka penyelenggaran PON, prosesnya berjalan baik dan banyak masukan dari KPK, BPKP, Kejagung dan Kemenpora.
Sehingga diharapkannya, Kemenpora bisa secepatnya menyelesaikan Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML), karena SBML ini sebagai dasar untuk mereview usulan anggaran yang diajukan oleh PB PON kepada pemerintah pusat.
“Saya optimis pembahasan anggaran PON ini akan secepatnya selesai, karena kegiatan PB PON ke depan akan semakin padat, waktu pelaksanaan PON tinggal beberapa bulan kedepan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Alexander Kapisa mengatakan rapat koordinasi terkait anggaran PON yang diusulkan kepada pemerintah pusat, dihadiri tim pendamping dari KPK, Kajagung dan BPKP.
Dalam rapat tersebut, ada beberapa kesepatan yang disepakati, yang terutama adalah proposal anggaran yang diajukan ini harus disesuaikan dengan harga satuan.
Oleh karena itu, kita akan bersinergi bersama, dengan membentuk tim untuk menyusung SBML sebagai acuan bagi penyusunan anggaran PON XX tahun 2021.
Selain itu, katanya, pemerintah provinsi Papua telah menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan (master plan) yang dijadikan acuan penyusunan anggaran PON.
Dengan demikian, jika proposal anggaran PON ini sudah final, maka selanjutnya dibahas lagi dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan PON dan Peparnas di tanah Papua. (rls)
