PAPUA BARAT – Gonjang-ganjing kelangkaan minyak goreng akhirnya terkuak. Pada Selasa, 19 April 2022, Kejaksaan Agung menetapkan Indrasari Wisnu Wardhana (IWW), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng, bersama 3 orang dari pihak swasta.
Ketiganya adalah Master Parulian Tumanggor (MPT) sebagai Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA (SMA) sebagai Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG) dan Picare Togare Sitanggang (PT) sebagai General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.
Mereka diduga melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, juga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO. Perbuatan ketiganya ini menimbulkan kerugian perekonomian negara atau mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng.
Terkait hal ini, Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Filep Wamafma pun angkat bicara. Menurutnya, masyarakat perlu mengapresiasi kerja Kejaksaan Agung ini. Karena setelah sekian lama, akhirnya dalang persoalan minyak mulai terbuka.
“Kita layak mengapresiasi kerja keras Kejaksaan Agung ini. Kita tahu bahwa Kemendag sampai sekarang tidak membuka ke publik terkait permainan ini. Bisa jadi ada konflik kepentingan di sana. Tapi Kejaksaan menunjukkan bahwa situasi kelangkaan minyak goreng menyimpan permufakatan jahat dibaliknya”, kata Senator Papua Barat ini.
Lebih lanjut, Filep mengingatkan bahwa terdapat kasus-kasus lain terkait mafia minyak goreng, yakni persoalan mafia investasi kelapa sawit yang juga harus segera diselidiki hingga ke akarnya.
“Kalau kita mau jujur, kasus kelangkaan minyak goreng ini bisa menjadi pembuka untuk menyelidiki mafia di hulunya, misalnya mafia investasi kelapa sawit. Apakah ada pemain besar di sana? Beranikah Kejagung bergerak ke sana?”, tanya Filep.
“Kalau sekelas Dirjen saja bisa demikian, bukan tidak mungkin bila pihak-pihak lain, yang bisa saja posisinya lebih tinggi, ikut jadi pemain juga,” sambungnya.
Terkait hal tersebut, Senator Papua Barat turut mendorong dan mendukung Kejagung dalam mengusut dugaan mafia lain yang berhubungan dengan kelangkaan minyak goreng.
“Menurut saya, kejadian ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk secara transparan, mendukung dan mendorong Kejagung dalam menyelidiki semua mafia lain seputar kasus ini. Jika ada keterlibatan pejabat pemerintahan, di level menteri ataupun di bawahnya, maka jangan segan-segan untuk memberhentikan mereka. Negara butuh orang-orang bersih yang bebas dari semua kepentingan bisnis pribadi,” demikian ujar Filep.
Di akhir keterangannya, Filep menyampaikan perlu adanya sinergitas antara perhatian Pemerintah dan berbagai laporan masyarakat terkait kejahatan investasi lainnya.
