JAGAMELANESIA.COM – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyampaikan bahwa pemerintah telah berkali-kali melakukan dan membuka ruang dialog dengan banyak pihak terkait kedamaian di Tanah Papua. Akan tetapi ia mengatakan hanya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang bersikap tidak kooperatif dengan pemerintah.
Mahfud MD menekankan penanganan terhadap KKB harus ditempuh melalui upaya penegakan hukum. Menurutnya, KKB justru menganggu kedamaian di Papua. Hal itu ia sampaikan saat menanggapi adanya tudingan bahwa pemerintah tidak pernah membalas surat permintaan dialog yang dikirim Sinode GKI Papua kepada Pemerintah Pusat terkait penyelesaian konflik di Papua.
“Pemerintah Indonesia sudah bersenyawa dengan rakyat Papua untuk membangun Papua dalam bingkai kedamaian menuju kesejahteraan sesuai Inpres No. 9/2020. Yang tidak koperatif hanya segelintir KKB. Penegakan hukum terhadap KKB harus dilakukan, sebab KKB merusak harmoni di tengah-tengah kedamaian masyarakat,” ujar Mahfud dalam cuitannya, Minggu (20/6).
Labih lanjut, Mahfud MD menyebut, pemerintah telah sering kali berdialog dengan tokoh-tokoh Papua dan unsur-unsur lembaga di Tanah Papua. Ia menekankan bahwa pada prinsipnya, Papua adalah bagian dari NKRI yang tidak dapat ditawar lagi. Ia juga menegaskan pemerintah berkomitmen dan berfokus untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bumi Cenderawasih itu.
“Pemerintah juga sudah berkali-kali berdialog dengan tokoh gereja, tokoh adat, DPRD, MRP, dll. Pemerintah tetap menekankan pada dialog dengan prinsip dan batas NKRI yang mencakup Papua sudah final secara politik, konstitusi, dan hukum internasional,” cuitnya. (UWR)
