JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Aliansi Pergerakan Pemuda Indonesia (APPI) mengelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK dan PUPR RI meminta agar KPK & PUPR RI segera membongkar mafia proyek PJN Wilayah Maluku Utara, Jum’at (11/6).
APPI menilai pembangun infrastruktur sangat diperlukan di Provinsi Maluku Utara guna membuka akses masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang transportasi darat seperti jalan dan jembatan. Akan tetapi, lewat Balai Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Maluku Utara mereka menduga ada yang tidak beres di Balai PJN wilayah Malut.
APPI menduga bahwa ada konspirasi tender proyek hingga pada proses lelang yang dilakukan oleh Balai Pengadaan Jasa Konstruksi (BP2JK) wilayah Malut yang tidak sesuai dengan mekanisme lelang dan tender. Mereka juga menduga bahwa ada yang terjadi di Balai PJN Wilayah Malut mengenai praktek jual-beli proyek hingga penitipan proyek saat pelaksanaan tender di Balai P2JK wilayah Maluku Utara.
APPI juga menduga kuat sebelum dilakukan tender, pihak Balai P2JK dan PJN wilayah Malut sudah menitipkan nama-nama kontraktor atau perusahaan untuk dimenangkan dalam sebuah tender proyek yang ada di Balai PJN. Misalnya salah satu paket proyek preservasi ruas jalan Pulau Gebe–Bandara dan Gebe–Umera dengan nilai pagu Rp95.555.967.000,- dimenangkan oleh PT. LAMBOK ULINA yang tidak mengikuti mekanisme tender dan lelang.
Selain itu, ada juga beberapa proyek jalan dan jembatan yang bersertifikat BPJN wilayah Malut rusak dan berpotensi hilang akibat dibongkar dan diambil alih oleh pihak Swasta (PT. IWIP). Padahal sudah dibangun Hotmix oleh BPJN dengan ruas jalan dan jembatan Weda-Sagea sepanjang 7 km yang saat ini dana pemeliharaan jalan dan jembatan tidak digunakan alih-alih di korupsi.
APPI sudah mengcover informasi mengenai konspirasi tender itu dari berbagai pihak dan bagi mereka hal tersebut sudah tidak asing lagi bagi pihak PJN wilayah Maluku Utara. Praktek konspirasi antara pihak Balai P2JK dan PJN serta kontraktor sudah sejak lama dilakukan untuk memenangkan pihak tertentu dengan iming-iming fee dari konektor yang memenangkan paket proyek tersebut.
Untuk itu, APPI mendesak Menteri PUPR RI dan KPK RI untuk melakukan kroscek di lapangan karena di duga kuat ada konspirasi serta persaingan usaha yang tidak sehat di BPJN Malut juga penyalahgunaan dana pemeliharaan sejumlah proyek Balai di wilayah Maluku Utara.
APPI juga mendesak KPK untuk segera turunkan Tim Koordinator Anti Suap (Koorsup) untuk mengikuti tahapan tender terutama saat melaksanakan tender tersebut, karena banyak jual-beli proyek di Balai P2JK dan PJN wilayah Malut.
APPI meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Menteri Basuki Hadimuljono dan Direktorat Jendral Bina Marga Kementrian PUPR untuk segera mengevaluasi dan mencopot saudara Gunadi Antariksa dari jabatannya sebagai Kepala Balai PJN wilayah Malut.
Dalam kesempatan ini pula APPI meminta pada Menteri dan Dirjen Bina Marga PUPR RI untuk segera turun menkroscek dan mengevaluasi kinerja Balai PJN wilayah Malut terkait dengan mafia proyek APBN yang merugikan negara.
APPI juga mendesak KPK dan Menteri PUPR RI agar memanggil, memeriksa, dan mencopot saudara Chandra Syah Parmance, ST, dari jabatannya sebagai Kepala Satuan Kerja Jalan Nasional Wilayah Malut dan Joone Seisi Margareth Manus (PPK) 2.2 Satker Wilayah II karena yang bersangkutan di duga memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri. (rls)
