TERNATE, JAGAMELANESIA.COM – Terbakarnya KM Karya Indah di perairan Lifmatola Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) menjadi perhatian berbagai kalangan publik, tak terkecuali Komisi I DPRD Kota Ternate selaku mitra Kementerian Perhubungan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Mochtar Bian, kepada tim jagamelanesia.com, Senin (31/5), menyampaikan bahwa pihaknya turut berduka-cita atas tragedi terbakarnya KM Karya Indah.
Secara pribadi dan mewakili Komisi I DPRD Kota Ternate, Mochtar juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat sekitar lokasi kejadian yang sukarela membantu menyelamatkan penumpang KM Karya Indah yang terbakar.
Terkait dengan penumpang liar yang namanya tidak terdaftar dalam manifest daftar penumpang, kata Mochtar, itu akan menjadi fokus utama Komisi I DPRD Kota Ternate selaku mitra Kementerian Perhubungan.
“Kami baru mengetahui ada penumpang yang namanya tidak terdaftar dalam manifest data penumpang,” ungkapnya.
Mochtar mengatakan, tragedi terbakarnya KM Karya Indah serta kelebihan penumpang dalam daftar manifest yang diduga penumpang liar berjumlah kurang lebih 90 orang merupakan kelalaian fatal yang dilakukan oleh pihak KSOP Ternate dalam pengawasan di setiap keberangkatan kapal.
Mochtar berjanji dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil pihak KSOP Ternate untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas kelalaian dalam pengawasan yang dilakukan saat keberangkatan dan kedatangan kapal-kapal penumpang, baik antar kabupaten/kota maupun provinsi.
“Saya sangat yakin lemahnya pengawasan KSOP Ternate sehingga ada penumpang yang namanya tidak terdaftar dalam manifest sudah berlangsung cukup lama, dan tidak menutup kemungkinan ini terjadi pada setiap rute kapal baik Ternate-Sula, Ternate-Bacan, Ternate-Halbar, dan juga Ternate-Manado,” ujarnya.
Mohtar menegaskan bahwa KSOP Ternate adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas tragedi terbakarnya KM Karya Indah, terlebih perihal penumpang yang namanya tidak terdaftar dalam manifest data penumpang. Hal tersebut merupakan akibat dari kelalaian dalam pengawasan dan harus dipertanggungjawabkan oleh pihak otoritas, dalam hal ini KSOP Ternate.
“Saya meminta kepada pihak KSOP Ternate agar bekerja dengan jujur karena ini menyangkut keselamatan nyawa manusia, bukan hanya sekedar memikirkan keuntungan,” harapnya.
“Uji kelayakan kapal juga harus diutamakan sehingga kapal yang digunakan untuk mengangkut barang dan penumpang benar-benar terjamin keamanannya dalam melakukan pelayaran, dan penumpang yang ikut pun merasa aman atas jaminan keamanannya tersebut,” sambungnya. (ST)
