JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengamanatkan afirmasi untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) asli Papua. Diharapkan hal itu dapat menjawab persoalan SDM yang dihadapi oleh Provinsi Papua.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, saat memberi sambutan pada Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022 secara virtual di Jakarta, Selasa, 20 April 2021.
Menurut Tito, keberpihakan itu harus ada, tetapi tetap dengan memperhatikan kualitas. Artinya, keberpihakan bukan karena dipaksakan, tetapi memang karena kualitasnya yang baik, seperti dalam rekrutmen PNS, TNI/Polri.
Mantan Kapolri ini menekankan agar jangan sampai semua SDM asli Papua diarahkan untuk menjadi pegawai negeri. Pasalnya, potensi sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Papua begitu melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk bertahan hidup.
“Masyarakat sekitar bisa didorong untuk berwirausaha, saling bekerja sama dengan warga lain untuk memanfaatkan sumber daya alam, dan melakoni usaha lainnya,” ujar Tito.
Dia berharap pendidikan vokasi sebagai upaya menunjang pengelolaan SDM sangat dibutuhkan. Dia menyadari, meski beberapa tempat di Provinsi Papua telah memiliki perguruan tinggi, tetapi di daerah tertentu belum tersedia pendidikan vokasi. Hal ini membuat jarak Indeks Pembangunan Manusia antar daerah cukup jauh.
“Perlu dibangun perguruan tinggi atau sekelas politeknik untuk menunjang pendidikan vokasi dibeberapa daerah. Saya sudah menyampaikan hal ini kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat diberi dukungan,” tutup Tito. (Robert)
