JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Ketua Komite I DPD Republik Indonesia, Fachrul Razi menerima tim pemekaran calon Daerah Otonom Baru (DOB) Manokwari Barat (Mabar) di ruang kerjanya di Senayan Jakarta, Selasa (13/4).
Menurut Ketua Tim Pemekaran Calon DOB Manokwari Barat Marinus Bonepay bahwa pertemuan dengan Komite I DPD RI pada Selasa siang waktu Jakarta itu, di fasilitasi oleh senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum
“Pertemuan dengan ketua Komite I DPD RI difasilitasi oleh senator Filep Wamafma. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih karena kami sudah difasilitasi untuk bertemu menyampaikan aspirasi kepada Komite I DPD RI,” tulis Marinus Bonepay.
Dalam pertemuan tersebut, senator Filep Wamafma tidak hadir mendampingi tim calon DOB Mabar, tetapi Filep Wamafma telah melakukan komunikasi dengan Ketua Komite I Fachrul Razi.
“Jadi saat yang bersamaan saya sedang berada di Yogjakarta urusan penting dan sangat urgen untuk tidak bisa ditinggalkan, namun saya sudah ijin kepada Ketua Komite I untuk bisa menerima tim DOB Mabar dan menerima aspirasi mereka,” ungkap Filep Wamafma kepada tim jagapapua.com, Selasa (13/4).
Kedatangan tim DOB Mabar dipimpin oleh tim pengarah Makambak Mathias dan ketua tim pemekaran Marinus Bonepay didampingi perwakilan tokoh masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Razi menyambut baik kedatangan tim DOB Mabar di ruang kerjanya. Fachrul menyatakan bahwa pemekaran DOB Mabar sudah masuk dalam daftar DOB. Menurutnya apapun yang menjadi aspirasi masyarakat harus dijawab oleh pemerintah Pusat.
Sementara itu, Filep Wamafma yang dihubungi oleh tim jagapapua.com pada Selasa (13/4) mengatakan bahwa akan mengawal aspirasi yang sudah masuk ke Komite I DPD RI. Terlebih sebagai wakil daerah dari Papua Barat, Filep Wamafma menjamin akan mengawal aspirasi tersebut.
Wamafma mengatakan bahwa DOB Mabar telah masuk dalam daftar pemekaran sehingga aspirasi tersebut akan dikawal bersama-sama hingga mendapat kepastian dari pemerintah Pusat untuk menjawab aspirasi masyarakat. Menurutnya, bukan hanya DOB Mabar, tetapi sejumlah DOB yang telah diusulkan dari Papua Barat ke DPD RI akan dikawal bersama. Kemudian, apapun keputusan dari pemerintah Pusat tentu saja akan dikawal bersama-sama. (WRP)
