MANOKWARI, JAGAMELANESIA.COM – Aliansi mahasiswa mengadakan aksi demonstrasi di Jalan Makalo Manokwari pada Rabu (7/4) menuntut agar PT Freeport ditutup karena beranggapan bahwa kehadiran perusahaan merupakan akar permasalahan yang terjadi di Papua.
Humas aksi demonstrasi Wegobi Pigai mengulas kembali tentang sejarah PT Freepot pertama masuk di Papua tidak melalui hukum bisnis ataupun hukum moral. Menurutnya terkait dengan hukum moral tersebut berkaitan dengan hukum-hukum adat yang melekat dengan masyarakat Papua. Ia mengatakan bahwa PT Freeport masuk di Papua tahun 1967 dan Papua masih dalam pemerintahan Indonesia untuk menjaga Papua dari PEPERA.
“Sebelum pepera masuk dua tahun sebelumnya itu Papua belum sah masuk ke dalam indonesia. Kecuali setelah terjadi pepera baru dipersetujukan Papua masuk ke indonesia. Itupun diadakan persetujuan dengan masyarakat Papua bisa menerima atau tidak,” jelasnya saat diwawancarai tim jagapapua.com pada Rabu (7/4).
Wegobi menjelaskan bahwa waktu presiden pertama Ir Soekarno menjabat ia menolak. Kemudian karena adanya kekuasan militer oleh Soeharto untuk menumbangkan Soekarno kemudian investasi itu didatangkan secara sepihak dari mereka.
“Dan sampai sekarang ini kami akan menuntut untuk Freeport segera ditutup karena dengan adanya Freepot menjadi mala petaka bagi orang asli papua sendiri. Misalnya berbagai macam investasi yang masuk karena adanya Freeport,” jelasnya.
Wegobi juga menjelaskan Freepot juga sebagai tawaran dari pihak ke tiga yang pada waktu itu menjadi sarana negosiasi permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Ternyata yang mempunyai saham Freeport di papua salah satunya adalah Amerika.
“Melalui inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh Amerika sendiri untuk menjadi pihak penengah. Demi kepentingan itulah didorong untuk menyelesaikan masalah tanpa melibatkan Orang Asli Papua (OAP),” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa dalam perjanjian Roma pada tahun 1963 membahas beberapa poin dan salah satu poin yang di bahas adalah Indonesia harus menerima insventasi dari Amerika. Dengan melakukan aksi untuk menutup freeport dan ditanggapi serius oleh beberapa derah karena aksi ini bersifat nasional
“Ada yang melakukan aksi di Jawa, Jayapura, Sorong, Manokwari dan ada juga yang melakukan aksi dalam bentuk diskusi di daerah Malang. Jikalau Freeport masih belangsung pasti akan ada konflik-konflik antara masyarakat dengan keamanan. Aksi yang kami lakasanakan terkait permasalahan Freepot kami akan bawa langsung ke kantor MRP (majelis rakyat papua) untuk menindaklanjuti. Karena kami menilai ini lembaga kultur untuk mempunyai kewajiban untuk hak-hak tanah adat orang Papua,” tutupnya.
Pantauan tim jagapapua.com, aksi demonstrasi damai yang dilaksanakan oleh mahasiswa berlangsung dengan tertib. Aksi tersebut dikawal langsung oleh anggota gabungan TNI dan Polri. (Rolly)
