MANOKWARI, JAGAMELANESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma melakukan pertemuan dengan kepala sekolah di Papua Barat, Kamis (9/1/2025). Dalam kesempatan itu, Filep menyerap aspirasi tentang kesiapan sekolah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat ini program MBG telah dimulai di sejumlah daerah, termasuk di Papua Barat. MBG dilaksanakan secara bertahap di sejumlah sekolah sebagai percontohan dan belum menyasar ke sekolah secara keseluruhan. Perwakilan kepala sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK yang hadir dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa siswa di sekolahnya belum menerima program makanan bergizi yang secara nasional dimulai pada 6 Januari 2025 lalu.
“Sampai sekarang pemerintah daerah belum melaksanakan pertemuan lintas sektor untuk menyikapi program ini. Instruksi juga belum jelas, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi tersebut,” ungkap salah seorang kepala sekolah kepada senator Filep Wamafma dalam pertemuan itu.
Dalam keterangan yang diberikan, pihak sekolah belum menerima kepastian mengenai sumber dana, ketentuan dan mekanisme yang menjadi acuan realisasi program MBG di daerah.
“Soal sumber dana belum pasti, juga regulasi apa yang menjadi acuan bagi program tersebut. Lalu apakah semua sekolah menikmati program itu atau hanya sebatas beberapa sekolah. Padahal dari berkembangnya informasi bahwa pendistribusian makanan bergizi sudah masuk ke beberapa sekolah, namun terkait siapa yang bertanggung jawab pihak sekolah belum mengetahui secara pasti,” tambah perwakilan kepala sekolah lainnya.
Menanggapi hal ini, Senator Filep Wamafma mengutarakan bahwa pelaksanaan program MBG sudah semestinya memiliki ketentuan dan petunjuk teknis yang jelas sebagaimana digulirkan semenjak 6 Januari 2025. Menurutnya, koordinasi lintas sektor utamanya di daerah harus berjalan optimal dan didukung dengan kegiatan sosialisasi program kepada Masyarakat luas.
“Jadi dalam pertemuan ini didapati kondisi riil di daerah, perkembangan implementasi program dan kesiapan daerah dalam melaksanakan program. Hal yang perlu diperhatikan yakni perencanaan yang matang sehingga program MBG ini tidak menimbulkan berbagai macam asumsi, atau bahkan berpotensi konflik saat berjalan di tengah masyarakat,” ujar Filep.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait yang merupakan mitra dari Komite III DPD RI terkait program MBG dan pelaksanaannya di daerah. Tentu kita berharap, program ini dapat terealisasi dengan baik dan yang paling penting tepat sasaran sebagaimana peruntukannya,” katanya menambahkan. (WRP)
