JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk memajukan sektor pendidikan. Bahkan, anggaran kesejahteraan guru akan meningkat menjadi Rp81,6 triliun.
Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah program yang menyasar tenaga pendidik atau guru seperti peningkatan kesejahteraan guru, menambah kuota sertifikasi dan pelatihan khususnya bagi guru yang belum tersertifikasi, meningkatkan target guru yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) hingga bantuan pendidikan bagi guru yang belum bergelar D4/S1.
Menyambut baik hal itu, Filep Wamafma yang kini menjabat sebagai Ketua Komite III DPD RI mengingatkan kondisi pendidikan di tanah Papua. Ia menyinggung hingga kini, jumlah guru di seluruh provinsi se-Papua paling sedikit dibanding provinsi lain di Indonesia.
“Saya sambut baik pendidikan menjadi sektor prioritas pemerintahan hari ini. Banyak program yang direncanakan untuk tahun 2025 mendatang. Tentu ini kabar baik, utamanya bagi guru-guru kita.
“Namun, persoalan pemerataan tenaga pendidik, masalah ketersediaan guru masih menjadi problem hingga hari ini. Kita lihat data statistik, 8 provinsi di wilayah Indonesia Timur masuk jumlah guru terendah di Indonesia, 6 diantaranya adalah seluruh provinsi di Papua. Maka hemat saya hal ini sudah semestinya menjadi bagian dari fokus pemerintahan Prabowo Subianto saat ini,” katanya lagi.
Berdasarkan data statistik dari Katadata (10/10/2023), berikut 10 peringkat provinsi dengan jumlah guru paling sedikit di Indonesia, antara lain 1. Papua Pegunungan: 6.932 orang; 2. Papua Selatan: 8.283 orang; 3. Papua Barat Daya: 9.855 orang; 4. Papua Tengah: 9.936 orang; 5. Papua Barat: 10.181 orang; 6. Kalimantan Utara: 12.889 orang; 7. Papua: 15.989 orang; 8. Gorontalo: 18.735 orang; 9. Kep. Bangka Belitung: 19.196 orang; dan 10. Maluku Utara: 27.057 orang.
Menurut Filep, masalah ketersediaan guru di Papua sudah lama terjadi, terutama di daerah-daerah pedalaman dan pesisir. Kondisi ini juga sudah lama dikeluhkan oleh masyarakat Papua saat dirinya melakukan reses di daerah-daerah di Papua Barat.
“Seringkali saya menerima keluhan dan aspirasi soal kekurangan guru di Papua Barat. Bahkan ada beberapa sekolah tidak ada guru, sedangkan siswa tetap masuk, antusias untuk belajar. Tak jarang orangtua siswa bahkan memalang sekolah karena kekurangan guru, seperti di SMA YPK Sion Sidey karena dari Januari proses belajar mengajar tidak berjalan, juga masalah penerangan lampu, jadi kondisinya serba terbatas,” ujar Filep.
Pace Jas Merah itu pun lantas menyampaikan persoalan terkait lainnya perihal Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Anak Tidak Sekolah di Papua. Data BPS tahun 2024 tentang Angka Partisipasi Sekolah di wilayah perkotaan menunjukkan bahwa APS semakin menurun seturut pertambahan usia.
Dia menguraikan, APS di usia 19-23 tahun hanya berkisar di bawah 50% yakni Papua Barat 38,84%, Papua Barat Daya 48,04%, Papua 45,91%, Papua Selatan 46,97%, Papua Tengah 42,84%, dan Papua Pegunungan 38,60%.
“Data itu artinya banyak siswa di perkotaan provinsi-provinsi di Papua cenderung berhenti sekolah di usia di atas 15 tahun. Hal yang sama juga terjadi di pedesaan, yang persentasenya bahkan jauh lebih kecil dibandingkan siswa-siswa di perkotaan. Sejalan dengan data sebelumnya, angka anak tidak sekolah terbanyak berada pada usia 16-18 tahun. Dengan demikian, usia setingkat SMA menjadi usia dimana anak-anak tidak lagi melanjutkan sekolah. Persentasenya sangat besar di Provinsi Papua Tengah 50,58% dan Papua Pegunungan 46,38%. Maka data dan fakta ini harapannya dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan pemerintah guna memberikan perhatian atas persoalan itu,” pungkasnya.
