HALMAHERA SELATAN, JAGAMELANESIA.COM – Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba, berjanji akan fokus pada perbaikan jalan strategis nasional Kepulauan Obi.
Usman Sidik, kepada tim Jagamelanesia.com via telepon seluler, Rabu (7/4), menyampaikan bahwa, jalan strategis nasional lingkar Kepulauan Obi adalah salah satu program unggulan yang telah dituangkan dalam visi-misi pasangan Usman-Bassam.
Usman mengatakan, meski saat ini sedang terjadi polemik antara pemerintah desa dengan pihak PT. Harita, namun dirinya akan ikut ambil bagian untuk meredam polemik tersebut.
Selaku Bupati terpilih dan akan memimpin Halsel 5 tahun kedepan, Usman bertemu langsung dengan perwakilan PT. Harita Nickel guna menyelesaikan polemik antara pemerintah desa dan pihak perusahan.
“Karena ini sudah menjadi polemik dan saya tidak mau bermasalah dengan masyarakat, sehingga saya langsung bertemu dengan perwakilan PT. Harita, Donald, untuk membicarakan mengenai hal itu. Mereka menyampaikan bahwa mereka bukan menolak jalan strategis nasional, tetapi karena PT. Harita itu sudah masuk objek vital nasional, maka harus di arikan solusi,” ujarnya.
Disela-sela pertemuan itu, Usman juga meminta kepada perwakilan PT Harita untuk bertemu dengan Kepala Balai Peningkatan Jalan Nasional (BPJN), guna membahas alasan yang disampaikan oleh PT. Harita, sehingga projek jalan strategis nasional ini tetap dibangun di Kepulauan Obi.
“Mediasi ini dilakukan supaya anggaran untuk pembangunan jalan strategis nasional ini tidak ditarik ke Pemerintah Pusat,” terangnya.
Oleh karena itu, Usman pun langsung meminta kepada perwakilan PT. Harita, Donald, untuk segera bertemu dengan pihak Balai guna mencari solusi, sehingga jalan strategis nasional ini tetap dibangun.
Menurut Usman, terkait dengan polemik ini, seharusnya kedua belah pihak duduk bersama, guna mencari solusi. Pembangunan jalan strategis nasional ini juga untuk kepentingan masyarakat di Kepulauan Obi.
Usman menambahkan, jalan strategis nasional itu dibangun karena adanya kontribusi pajak dari hasil tambang di Kepulauan Obi, seharusnya tidak bermasalah.
“Kalau permasalahan antara masyarakat melalui para Kades dengan PT. Harita terus berlanjut, maka anggaran itu terancam ditarik oleh Kementerian PU,” tegas Usman.
Usman berharap, agar masyarakat dapat bersabar dan menunggu hasil koordinasi antara PT. Harita dengan Balai Peningkatan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara. (ST)
