BINTUNI, JAGAMELANESIA.COM – Tokoh adat Obet Yoweni menyampaikan masyarakat Kampung Obo dan Simei meminta pihak Polres Teluk Bintuni untuk segera merilis identitas para pelaku kasus dugaan korupsi jalan Simei-Obo. Masyarakat berharap adanya transparansi terkait perkembangan penanganan kasus Simei-Obo yang telah berlangsung sejak lama.
“Masyarakat memantau perkembangan kasus korupsi jalan Semei-Obo ini, dan kasus-kasus korupsi lainnya di Bintuni seperti salah satu yang sudah ditayangkan yakni kasus Sewa Gedung DPRD kabupaten Teluk Bintuni,” ujarnya kepada awak media, Sabtu (20/7/2024).
“Dalam kasus jalan Simei-Obo ini, kami meminta peradilan dan penegakan hukum. Kasus ini sudah cukup lama ditangani pihak kepolisian Teluk Bintuni. Hingga kini kami masyarakat adat menunggu penayangannya agar segera dapat ditayangkan, jadi agar kami mendapatkan pelayanan yang sama dalam asas peradilan yang merata,” sambungnya.
Obet menambahkan, pihaknya telah memeriksa hingga ke Kejaksaan Teluk Bintuni dan meminta penjelasan terkait kasus Jalan Simei-Obo. Menurutnya, petugas yang menangani dan menerima data kasus menerangkan bahwa berkas kasus Simei-Obo telah ditangani.
“Menurut petugas, data kasus ini telah ada di kejaksaan, dan kini tinggal pihak kepolisian menayangkan inisial pelakunya dalam waktu dekat,” katanya.
“Maraknya kasus-kasus korupsi di Kabupaten Teluk Bintuni ini memberikan potret kepemimpinan yang sarat akan korupsi dalam beberapa dekade kepemimpinan terakhir dan mungkin masih ada yang lain yang belum sempat ditayangkan atau di usut tuntas akibat faktor tertentu,” tambahnya.
Ia pun mengapresiasi beberapa kasus yang kini terungkap seperti kasus sewa gedung DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dan kasus lainnya yang inisial pelakunya sudah ditayangkan. Oleh sebab itu, pihaknya berharap penanganan kasus Simei-Obo ini juga berjalan cepat.
“Ini perlu kami apresiasi kerja kepolisian Teluk Bintuni dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Selain itu hal ini sekaligus memberikan efak jera bagi pelaku bahwa hukum itu tak memandang siapapun, dan hukum harus berjalan seadil-adilnya,” tutupnya. (MW)