JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, menanggapi beredarnya dokumen pakta integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso dengan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Barat untuk memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo.
Budi Gunawan dengan tegas membantah keberadaan pakta integritas tersebut. Menurutnya, pakta integritas semacam itu tidak mungkin dikeluarkan intel.
“Nggak ada. Nggak ada. Masa intel ngeluarin gitu,” kata Budi Gunawan usai pelantikan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023) lalu.
Di kesempatan yang sama, Budi Gunawan juga menanggapi pertanyaan tentang dirinya yang dikabarkan akan diganti. Budi mengaku tidak mengetahui perihal tersebut.
“Wah, nggak tahu,” ujarnya.
Pernyataan Kepala BIN tersebut menuai respons dari sejumlah pihak. Diantaranya dari aktivis 98, Wignyo Prasetyo, yang meminta Budi Gunawan bersikap netral, terutama di masa menjelang perhelatan pemilu 2024.
“Kami melihat ada wacana yang berkembang di masyarakat bahwa Kepala BIN terlibat jauh dalam proses Pemilu 2024,” ungkap Wignyo Prasetyo, dikutip dari rilis resminya, Kamis (23/11/2023.
“Oleh karena itu, kami meminta kepada pak Budi Gunawan untuk menyatakan dirinya netral di hadapan publik melalui media massa bahwa memang benar beliau netral,” tegasnya.
Sebaliknya, apabila tidak netral saat Pemilu 2024, Wignyo pun mendesak Kepala BIN mundur dari jabatannya.
“Untuk lebih terjamin lagi netralitasnya sebaiknya beliau mundur dari jabatan. Dan itu justru lebih ksatria,” ucapnya.
Tak hanya itu, Partai Demokrat (PD) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut kebenaran pakta tersebut meski dibantah Kepala BIN. Menurutnya, bantahan Kepala BIN atas beredarnya pakta integritas Pj Bupati Sorong dengan Kabinda Papua Barat sudah bisa diprediksi.
“Tentu saja ketika operasi politik bocor atau gagal, selalu ada penyangkalan,” kata Deputi Bappilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani, dikutip dari detikcom, Rabu (22/11/2023).
“Ini nyata-nyata alias terang benderang sebagai bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran atas azas netralitas dari aparat dan penyelenggara negara. Publik akan terus memonitor. Bawaslu mesti menindaklanjuti ini, jangan gentar,” sambungnya.
Strategi smart power TNI hadapi KKB Papua
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan TNI akan menggunakan strategi smart power dalam mengatasi KKB. Dalam strategi itu menurutnya, diperlukan soft power sekaligus hard power lantaran pasukan TNI juga harus siap menghadapi perlawanan bersenjata.
“Harus smart power. Jadi smart power, menggunakan soft power, kita akan kedepankan operasi teritorial,” kata Agus Subiyanto seusai upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (22/11/2023).
“Kemudian hard power-nya karena mereka masih kombatan, jadi kita tetap akan kita lawan dengan senjata. Tentunya pasukan kita yang sudah terlatih tadi yang saya sampaikan di awal well trained,” jelas Agus.
Leih lanjut, Agus juga menyinggung soal upaya pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens, yang ditawan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Menurutnya, TNI akan mengedepankan operasi teritorial.
“Kita akan melibatkan Forkopimda di sana untuk komunikasi, berkomunikasi, itu saja. Makanya ke depan kita kedepankan operasi teritorial,” ucap Agus.
“Mudah-mudahan, dengan langkah itu, ada kabarlah, mudah-mudahan Saudara Philip Merthens yang ada di sana. Pokoknya kita terus, kita akan terus meningkatkan operasi teritorial dalam rangka untuk menyejahterakan masyarakat di sana,” katanya lagi. (UWR)
