SORONG, JAGAMELANESIA.COM – Enam kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya resmi menerima Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) total senilai Rp189 miliar triwulan ke-IV 2023 dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Distribusi DBH Migas ini dilakukan usai masing-masing bupati dan wali kota menandatangani dokumen SK penyaluran. Adapun nominal yang diterima setiap kabupaten dan kota pun berbeda.
Pemprov PBD memperoleh DBH minyak senilai Rp10,8 miliar dan gas bumi sebesar Rp46,1 miliar. Kabupaten Sorong sebagai kabupaten penghasil Migas mendapatkan alokasi DBH Migas lebih besar dari kabupaten lain di Papua Barat Daya. Rinciannya, Kabupaten Sorong menerima minyak bumi senilai Rp14,4 miliar dan gas bumi Rp61,5 miliar.
Kemudian, Kota Sorong dan empat kabupaten lain seperti Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, Sorong Selatan dan Tambrauw masing-masing memperoleh DBH dari minyak bumi senilai Rp2,1 miliar dan gas bumi sebesar Rp9,2 miliar.
Penjabat Gubernur PBD Muhammad Musa’ad menyampaikan distribusi DBH Migas ini dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya dalam rangka menunjang program pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
“DBH Migas kali ini mengalami penurunan dari Rp900 miliar menjadi Rp100 miliar sehingga menyebabkan penerimaan di masing-masing kabupaten dan kota pun mengalami penurunan,” kata Musa’ad, dikutip dari Antara, Rabu (8/11/2023).
Terkait penyebab penurunan penerimaan DBH Migas Triwulan IV itu, Musa’ad mengaku akan meminta penjelasan Kementerian Keuangan. Dengan begitu, Pemprov juga dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat penerima manfaat.
Selanjutnya di bidang pendidikan, Pemprov PBD juga akan memfasilitasi OAP untuk menempuh pendidikan tinggi. Hal itu diwujudkan melalui Program Beasiswa Generasi Emas (Bisgemas) untuk masuk ke Politeknik Pelayaran Sorong. Informasi ini disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Papua Barat Daya Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan George Yarangga.
“Lewat Program Bisgemas ini ada perlakuan khusus yang tentunya perlu didorong dan mendapat perhatian supaya anak asli Papua bisa menjadi manusia unggul di bidang pelayaran,” katanya.
Ia menjelaskan, rencana pengalokasian anggaran akan dibahas dengan pemerintah kabupaten dan kota. Diketahui, program serupa dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak di Provinsi Papua Barat yang telah mengirimkan 36 anak asli Papua untuk berkuliah di Politeknik Pelayaran Sorong.
“Paling tidak setiap kabupaten dan kota siapkan anggaran setiap tahun untuk mengakomodasi anak asli Papua dan nantinya akan dibuatkan satu kelas khusus di pendidikan pelayaran,” kata Yarangga. (UWR)
