MALUKU UTARA, JAGAMELANESIA.COM – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara menilai Pemerintah Kota tidak serius menangani persoalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang hingga kini masih meresahkan masyarakat Kota Ternate.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Sofyan Ali, kepada tim Jagamelanesia.com, Sabtu (3/4), mengungkapkan bahwa, sejauh ini persoalan yang sering dihadapkan kepada pihak Ombudsman Kota Ternate adalah sampah dan air.
“Masalah yang sering diadukan ke kami diantaranya, masalah pemeliharaan meteran yang sering terjadi lonjakan, belum lagi begitu banyak terdapat kesalahan-kesalahan teknis dilapangan, seperti pipa bocor dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Sofyan mengatakan, seharusnya pemerintah Kota Ternate melakukan penekanan terhadap managemen PDAM, karena yang terlihat sekarang hanya biasa-biasa saja.
“Mereka tidak punya desain pengelolaan pam itu seperti apa. Managemennya pun yang kita lihat selama ini hanya begitu-begitu saja,” ujarnya.
Sofyan melanjutkan, bahkan manager PDAM Kota Ternate, A.Gani Hatari, tidak mampu melahirkan terobosan-terobosan untuk jangka panjang. Ia juga menilai sistem managemen yang dijalankan juga tidak sesuai dengan harapan masyarakat Kota Ternate atau bisa dibilang bobrok.
“Selama ini managemennya hanya melakukan langkah-langkah manual saja dan tidak berani membuat terobosan baru untuk jangka panjang kedepan. Untuk itu managemennya harus di evaluasi, karena tidak efektif dan profesional lagi dalam pengelolaan air,” jelasnya.
Sofyan menambahkan, padahal jauh sebelum adanya pesoalan ini, sudah ada langkah koordinasi dari pihak Ombudsman kepada Pemerintah Kota, mulai dari masa pemerintahannya Dr. H.Burhan Abdurahman hingga Pj. Hasyim Daeng Barang. Akan tetapi, sampai sekarang pemerintah belum mengambil langkah-langkah konstruktif untuk perbaikan.
“Sekarang Ombudsman mendorong Walikota Ternate agar melakukan evaluasi terhadap PDAM. Karena hal itu merupakan salah satu cara untuk menekan Manager PDAM supaya melakukan yang terbaik,” ujarnya. (Ano)
