JAGAMELANESIA.COM – Wacana moratorium smelter nikel belakangan semakin mengemuka. Pemerintah pun didorong untuk segera melakukan pembatasan atau moratorium pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di Indonesia itu berkaitan dengan cadangan nikel Indonesia disebut sudah semakin menipis.
Dewan Penasihat Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia (Prometindo) Arif S. Tiammar pada Agustus 2023 lalu menyampaikan bahwa saat ini kapasitas produksi smelter yang memproduksi feronikel dan Nickel Pig Iron sudah cukup maksimal sehingga usulan moratorium layak dipertimbangkan.
Hal ini pun direspons cepat oleh pemerintah yang kini mulai membatasi perizinan untuk pembangunan proyek smelter nikel kelas II yang menghasilkan Nickel Pig Iron (NPI) dan Ferronickel (FeNi) tersebut.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengungkapkan, langkah pembatasan ini bertujuan untuk menjaga tingkatan suplai nikel.
“Karena kalau oversupply itu pasti akan menimbulkan harga turun. Ini yang juga kita hindari,” ungkap Seto, dikutip dari Industri Kontan, Jumat (22/9/2023).
Menurut Seto, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menambah proyek baru, sedangkan proyek-proyek yang telah memperoleh izin sebelumnya masih diperbolehkan melanjutkan pembangunannya.
Selain itu, perusahaan di industri ini juga mulai menggelontorkan investasi untuk meningkatkan kualitas pengolahan yang dimiliki untuk mengolah bijih nikel menjadi produk yang lebih bernilai tambah. Hal itu juga disebabkan harga jual nikel yang mengalami penurunan beberapa waktu terakhir.
“Jadi akhirnya juga kan para pengusaha smelter dia juga mencoba cari cara,” tambah Seto.
Sementara itu, di industri migas, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyentil PT Pertamina (Persero) yang disebutnya banyak menguasai blok migas namun produksinya tidak meningkat signifikan.
“Pertamina konkret saja mana yang bisa kalian lakukan, mana yang tidak jangan semua sumur dibikinin semua, tapi produksinya tidak naik-naik, karena kita impor terus, ada ribuan sumur sekarang Pertamina menguasai 3.000 sumur lebih. Pemerintah itu berpihak pada BUMN, tapi produktivitasnya juga penting,” kata Bahlil, dikutip Sabtu (23/9/2023).
Lebih lanjut, Bahlil meminta agar potensi sumur-sumur migas yang tidak bisa dioptimalkan PT Pertamina untuk diserahkan kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) swasta, domestik dan luar negeri.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti konsesi yang saat ini dipegang perusahaan migas pelat merah yang terlalu luas, sementara lifting migas terus mengalami penurunan signifikan setiap tahunnya. Keputusan itu merupakan hasil arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sebuah rapat terbatas (Ratas) ihwal industri hulu migas beberapa waktu lalu.
“Kemarin dalam ratas Presiden sudah memberi arahan agar peluang-peluang sumur yang tidak bisa dioptimalkan oleh Pertamina itu agar dibuka untuk umum untuk segera kita melakukan eksplorasi dalam rangka menaikkan produksi,” katanya. (UWR)
