TERNATE, JAGAMELANESIA.COM – Terkait dengan insiden kebakaran kilang minyak Balongan milik PT. Pertamina RU Vi, di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Senin, 29 Maret 2021, menuai banyak kritikan.
Kabid Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslim Indonesia (DPP Parmusi), Muchsin Saleh Abubakar, SH.MH, saat disambangi tim Jagamelanesia.com, dikediamannya, di Kel. Bastiong Karance, Kec. Ternate Selatan, Jum’at (02/04), menyampaikan bahwa kebakaran pada kilang minyak tersebut bukan hal sepele.
Hal ini dikarenakan insiden tersebut telah merugikan negara hingga ratusan bahkan triliunan rupiah. Disamping itu, insiden tersebut juga dapat mempengaruhi pasokan BBM karena tangki yang terbakar tersebut yakni T-301G.
Muchsin melanjutkan, kilang minyak Balongan yang terbakar tersebut cukup besar daya tampungnya, dan mampu menyuplai BBM hingga ke beberapa daerah penyangga fital, di seputaran Jawa Barat dan sekitarnya.
“Terkait dengan kebakaran ini, siapa yang bertanggung jawab?,” tanya Muchsin.
Sementara Komisaris Utama PT. Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terkesan melemparkan tanggung jawab ini kepada Direktur Utamanya.
“Selaku pengamat BBM dan juga Kabid DPP Parmusi, saya meminta kepada Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk meninjau kembali susunan kepengurusan PT. Pertamina,” tegasnya.
Menurut Muchsin, ini merupakan pintu masuk untuk meminta pertanggung jawaban moral dari Komisaris Dewan Direksi dan jajarannya, karena kebakaran ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Jokowi maupun investor Internasional.
Muchsin menyebut, sudah seharusnya jajaran Komisaris dan Dewan Direksi untuk mengundurkan diri, akibat dari kecerobohan hingga menimbulkan insiden kebakaran ini terjadi.
Muchsin pun menyentil perihal alasan yang di sampaikan pihak PT. Pertamina, bahwa insiden tersebut terjadi akibat dari sambaran petir. Sementara, sesuai dengan rilis resmi yang dikeluarkan oleh pihak BMKG Jawa Barat, pertanggal 31 Maret 2021, yang dimuat di media Tribun Jabar, bahwa di hari dan jam yang sama tidak terdeteksi adanya petir.
“Lantas argument yang membantah atas gagalnya managemen Pertamina itu apa?,” tanya Muchsin.
“Meskipun petir menyambar, apakah seluruh kilang minyak di Indonesia tidak dilengkapi navigasi Security Safety?,” lanjutnya.
Muchsin mengambil contoh atas kejadian tsunami di Jepang pada 11 Maret 2011 silam, yang mengakibatkan kilang minyak Cosmo Oil di Ichihara Presfetur Chiba, meledak akibat gempa bumi. Namun sebagai bentuk pertanggung jawaban moral, maka para jajaran Direksi tidak sedikit yang mengundurkan diri.
Di sisi lain, Muchsin menduga bahwa dengan adanya rangkap jabatan di Komisaris BUMN, ini semakin memperparah pengawasan sesuai dengan job description tugas dan fungsinya, belum lagi penempatan masing-masing Dewan Komisaris di BUMN berdasarkan like it together dan balas budi, bukan berdasarkan profesional dan disiplin ilmu yang mumpuni.
Muchsin menilai PT. Pertamina telah salah merekrut, dikarenakan banyak Direksi yang tidak paham tentang RKA, target neraca laba rugi, evaluasi kinerja long time ration, dan Kajian Evaluasi Kinerja (KEK).
“Saya pun hampir tidak paham gimana bentuk rekrutmen para pasukan pemberat beban BUMN ini,” ungkap pria yang telah 20 tahun berkiprah di BUMN ini.
Muchsin menegaskan, jika Menteri BUMN, Erick Thohir, tidak peka terhadap kerugian demi kerugian yang dahsyat dari human eror BUMN.
“Maka tidak menutup kemungkinan akan disusul oleh insiden-insiden yang sama di masa yang akan datang, yang akan menambah raport merah Kementrian BUMN itu sendiri,” tutupnya. (ST)
