PAPUA, JAGAMELANESIA.COM – Hadirnya kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua bertujuan memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat Papua. Mendukung tujuan itu, Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota meminta agar seluruh OPD dapat lebih terbuka kepada media atas penggunaan dana Otonomi khusus (Otsus).
“Terutama dalam capaian kinerja yang sudah mereka lakukan selama ini,” kata Parson dikutip dari Tribun-Papua.com, Senin (28/8/2023).
Parson juga meminta para kepala distrik juga melakukan hal yang sama sehingga pengelolaan dana Otsus lebih transparan dan akuntabel serta dapat diketahui oleh masyarakat di daerah. Dia berharap penggunaan dana Otsus harus secara rutin disampaikan.
Hal itu terutama terkait program prioritas seperti, penguatan data OAP, Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan SDM di kampung-kampung.
“Jika ini berjalan, maka itu bisa menjadi output untuk setiap kinerja perangkat daerah dan kehidupan masyarakat,” pungkasnya.
Selain itu, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) juga turut berpatisipasi dalam mendukung optimalisasi penggunaan dana Otsus di tanah Papua. Kali ini, USAID menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Wahana Visi Indonesia (WVI) untuk mendorong kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat yang berbasis Gender, disabilitas, dan inklusi sosial (Gedsi).
Program USAID Kolaborasi ini akan menyasar ASN Pemda untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik terutama yang bersumber dari dana Otsus.
“Yang kita lakukan di pemerintah daerah itu bagaimana mereka diberi pelatihan terkait perencanaan dan penganggaran otonomi khusus. Kita dukung pemerintah dan masyarakat, tetapi apapun yang kita lakukan itu harus melibatkan kaum rentan juga, seperti perempuan, penyandang difabel. Jadi pelatihan ASN dan peningkatan kualitas masyarakat kita harus libatkan ini (Gedsi),” kata Direktur Proyek USAID kolaborasi Caroline Tupamahu di Kota Jayapura, dilansir dari Antara, Senin (29/8/2023).
“Kita kerja sama untuk merumuskan, bagaimana mempertemukan mereka (masyarakat dan pemerintah), sehingga apa yang mereka sudah lakukan, kita bisa jembatani,” sambung Caroline.
Ia berharap hasil USAID kolaborasi nantinya mempertemukan komunitas dengan pemerintah daerah agar program-program yang dihasilkan dapat dirancang di Rencana Anggaran Daerah (RAD). Menurutnya, apabila pemerintah sudah dikuatkan, maka mereka dapat lebih responsif dan masyarakat aktif untuk menyuarakan pendapatnya, sehingga pembangunan bisa lebih tepat sasaran.
“Jadi kita kuatkan bagaimana secara organisasi para komunitas yang memperjuangkan hak-hak teman-teman difabel ini bisa kuat, dan pemenuhan hak-haknya terakomodir dalam program-program perencanaan dan penganggaran, sehingga mereka bisa mengekspresikan apa yang dibutuhkan mereka, karena selama ini belum ada yang melibatkan mereka sebagai subjek,” ucap Caroline.
Terkait program ini, sumber dana yang didapatkan, yakni dari USAID sebesar 10 juta dollar AS, dimana dana tersebut akan digunakan untuk pelatihan dan program-program yang berkolaborasi bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk meningkatkan mutu dan kualitas ASN serta pelayanan publik. (UWR)
