Ternate – Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) Provinsi Maluku Utara (Malut), meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut, ambil langkah tegas atas dugaan maraknya bisnis BBM Ilegal, yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum pengusaha BBM.
Ketua LSM LIRA Malut, Said Alkatiri, S.Pd, kepada media ini Senin (24/3), menegaskan bahwa maraknya dugaan bisnis BBM ilegal yang terjadi di wilayah Malut saat ini, merupakan bagian dari kelalaian pihak Pertamina dan Pemerintah tidak terkecuali DPRD Malut, dalam menerapkan sistem pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi yang di emban saat ini.
Oleh karena itu, Said, meminta dengan tegas kepada jajaran anggota DPRD Malut, agar tidak hanya berkumpul dan ramai-ramai mengunjungi Perusahan tambang, kemudian memberikan dukungan kepada investor untuk mencaplok tanah leluhur secara membabi-buta, lalu mengabaikan kepentingan masyarakat yang saat ini merasa resah dengan buruknya pelayanan BBM baik subsidi maupun non subsidi.
“Hal ini merupakan aspirasi dan atau keluhan masyarakat yang harus diperjuangkan, olehnya itu sebagai Wakil Rakyat di parlemen wajib memperjuangkan keluhan-keluhan dimaksud. Sehingga ini tidak terkesan bahwa anggota DPRD telah terinfeksi dengan virus 5D, yakni; Datang, Duduk, Diam, Dengar dan Duit. Lalu kemudian pulang dan bersenang-senang diatas penderitaan rakyat,” pungkas Said.
Lanjut, Said, DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan Dewan Pertambangan Daerah, sehingga hanya fokus memberikan dukungan kepada investor pertambangan, dan mengabaikan penderitaan rakyat terutama dalam hal pelayanan BBM sebagaimana dimaksudkan.
“Sangat disayangkan jika dugaan ilegal BBM yang begitu meresahkan masyarakat Malut saat ini, diabaikan oleh DPRD Provinsi selaku insan politisi, yang diharapkan dapat membela dan memperjuangkan hak-hak masyarakat,” ujar Said.
Said, berharap para wakil rakyat Malut ini masih memiliki sedikit hati, untuk memperhatikan kesulitan masyarakat saat ini. Sehingga dalam waktu dekat dapat mengunjungi pihak Pertamina, guna bersama-sama mencari solusi atas maraknya dugaan bisnis BBM Ilegal tersebut.
“Kami berharap DPRD Malut, bersikap tegas atas dugaan maraknya bisnis BBM ilegal ini, dan kemudian menghadirkan satu regulasi yang dapat membuat efek jerah kepada oknum-oknum yang dengan sengaja menjalankan bisnis ilegal BBM, tanpa memikirkan imbas yang dirasakan masyarakat atas bisnis ilegal dimaksud,” tutup Said.
