Ternate – Kinerja Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi Maluku Utara (Malut), Nasri Abubakar, mendapat sorotan dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM) LIRA Malut, Said Alkatiri, S.Pd.
Said, kepada media ini Minggu (22/3), menyampaikan bahwa banyaknya dugaan praktek penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal, baik subsidi maupun non subsidi yang diduga dilakukan sejumlah pengusaha SPBU dan APMS, yang bercokol di wilayah Malut ini sengaja dibiarkan oleh pihak Hiswana Migas, selaku lembaga penyalur BBM dimaksud.
“Kami menduga banyaknya praktek ilegal BBM, yang terjadi di hampir semua Kabupaten/Kota di wilayah Malut saat ini, merupakan kelalaian dari pihak Hiswana Migas Malut dalam pengawasan, pada saat melakukan penyaluran dan atau penyuplaian BBM ke pihak pengusaha SPBU dan APMS,” pungkas Said.
Said, menambahkan Hiswana Migas Malut, yang saat ini di nahkodai oleh, Nasri, yang juga merupakan Wakil Walikota (Wawali) Ternate, ini dinilai tidak becus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selaku lembaga yang memiliki tanggung jawab penuh dalam penyaluran BBM.
“Sebagai owner lembaga penyalur wajib memastikan penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite maupun solar dan non subsidi Pertamax, harus betul-betul sesuai aturan yang berlaku. Bukan malah sebaliknya membiarkan terjadi praktek ilegal, yang dengan sengaja dimainkan oleh pihak SPBU dan APMS, dimana menjual BBM ke depot depot diluar harga Het,” terang Said.
Bahkan kata, Said, masih banyak SPBU maupun APMS, yang dengan sengaja untuk tidak menggunakan full dispenser dan hanya mengandalkan takaran liter atau sistem manual, ini secara otomatis dapat merugikan pelanggan.
“Dengan kondisi ini maka hal yang wajar jika kinerja, Nasri, selaku Ketua DPC Hiswana Migas Malut dalam fungsi pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi ke SPBU dan APMS, di wilayah Malut patut untuk dipertanyakan,” tegas Said.
Menurut, Said, hal ini dikarenakan hasil reportasi pihaknya dilapangan cukup banyak ditemukan para oknum SPBU maupun APMS, yang lebih mengutamakan pelayanan ke depot atau pengusaha eceran ketimbang pelayanannya terhadap masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.
“Bahkan ada beberapa SPBU ketika pasokan BBM masuk ke tengki penampungan, mereka hanya lakukan pelayanan satu hari esoknya BBM sudah habis,” beber Said, dengan nada kesal.
Lebih lanjut Said, menjelaskan bahwa Nasri yang juga merupakan Wawali Kota Ternate sekaligus Ketua Hiswana Migas Malut, ini juga memiliki sejumlah usaha SPBU Kompak yang tersebar di sejumlah Kabupaten/Kota, diantaranya SPBU Kompak Desa Dolik Gane Barat Utara, Desa Kebun Raja Mafa dan Desa Guruapin Kayoa Kab. Halsel, serta SPBU Kompak Subaim Kab. Hatim dan sejumlah SPBU yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota lainnya.
“Olehnya itu kami meminta agar pihak Hiswana Migas Malut, yang dinahkodai, Nasri, saat ini agar memastikan penyaluran BBM bersubsidi maupun non subsidi dapat dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran dan tepat volume,” ujar Said.
Said, juga berjanji bahwa pihaknya dalam waktu dekat bakal menyurat secara resmi kepada Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), agar segera memberikan teguran keras kepada Ketua DPC Hiswana Migas Malut, Nasri Abubakar.
“Selain itu kami juga secara kelembagaan akan terus menyuarakan mosi tidak percaya, terhadap kinerja Hiswana Migas Malut dan serta mendesak, agar yang bersangkutan segera diganti dari jabatannya selaku Ketua DPC,” tutup Said.
