Ternate – Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, resmi dilantik sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) Periode 2025-2030, bersama ratusan kepala daerah terpilih lainnya di Jakarta, hari ini Rabu 20 Febuari 2025.
Pelantikan Sherly – Sarbin selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Malut ini pun, langsung mendapat respon dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Malut. Dimana BADKO HMI Malut bersikap akan mengawal ketat janji politik, Sherly – Sarbin, yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada maupun pada saat debat kandidat waktu itu.
Ketua umum (Ketum) BADKO HMI Malut, M. Akbar M. Lakoda, kepada media ini Kamis (20/2), menyampaikan bahwa dengan dilantiknya Sherly – Sarbin selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Malut, ini merupakan babak baru dalam mengelola roda pemerintahan pada Provinsi di ujung timur Indonesia tersebut.
“Olehnya itu selaku Ketua umum BADKO HMI Malut, kami mengambil sikap tegas untuk mengawal ketat program kerja yang telah disampaikan Sherly – Sarbin, pada kampanye Pilkada saat itu sebab ini merupakan janji politik mereka terhadap masyarakat Malut,” pungkas M. Akbar.
Menurut M. Akbar, janji politik yang kemudian disampaikan Sherly – Sarbin pada kampanye Pilkada saat itu, tentu masih teringat jelas dalam benak pikiran masyarakat Malut, terutama 9 program pokok yang terpampang di spanduk, yang selalu menjadi latar belakang mereka berdua, pada saat kampanye maupun sosialisasi di masyarakat mulai dari kota hingga ke pelosok desa.
“Selain itu ada juga janji Sherly, saat debat kandidat yakni janji 7 jam menjadi 2 jam perjalan Sofifi – Halmahera Timur (Haltim). Jika janji-janji tersebut tidak dapat dipenuhi selama masa bakti mereka, maka bisa dibilang Sherly – Sarbin, tidak ubahnya seperti Gubernur dan Wakil Gubernur Malut sebelum-sebelumnya, yang hanya bisa menebar janji-janji manis yang kemudian menjadi surga telinga bagi masyarakat Malut,” bebernya.
Lebih lanjut, M. Akbar, menegaskan jika Sherly – Sarbin, tidak menepati janji politiknya hingga diakhir masa jabatan nantinya, maka masyarakat Malut berhak tidak memberikan maaf serta pengampunan sekalipun terhadap mereka.
“Terlepas dari kader HMI dan selaku Ketum BADKO HMI Malut, saya juga bagian dari masyarakat Malut yang akan terus bersama dengan masyarakat Malut lainnya, untuk terus mengawasi dan mengawal serta terus menuntut agar Sherly – Sarbin, tidak dengan sengaja mengingkari janji politik mereka,” tutupnya.
Meski begitu, Akbar, juga memberikan solusi untuk Sherly – Sarbin, apabila menginginkan pemerintahan mereka berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, serta mampu memenuhi janji-janji politik mereka, maka harus selektif mengangkat perangkat daerah yang benar-benar bisa menjalankan roda pemerintahan, sesuai dengan Visi dan Misi yang telah dituangkan dalam program kerja dimaksud.
“Jadi terkait dengan semua ini, kami juga memberikan solusi sekaligus mengingatkan kepada Sherly – Sarbin, agar tetap profesional dalam hal pengangkatan Kepala SKPD, dimana ini harus benar-benar selektif dan tidak boleh ada campur tangan dari pihak manapun, demi memperbaiki tatanan birokrasi Malut, guna menghindari predikat terbaik yang pernah didapatkan pemerintah sebelumnya yakni Provinsi terkorup se-Indonesia,” tutupnya.
