Ternate – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Maluku Utara, sebut Provinsi Maluku Utara (Malut), sebagai salah satu provinsi dengan prestasi terburuk dalam sistem pengelolaan proyek, dimana ini ada dugaan kuat terjadinya monopoli proyek pemerintah, baik itu proyek dari provinsi, Kabupaten/Kota hingga Balai perwakilan Malut.
Ketua LSM GMBI Malut, Sadik Hamisi, kepada media ini Selasa, (11/2), menyampaikan bahwa dugaan monopoli proyek ini sudah lama terjadi, terutama di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan dan Provinsi Maluku Utara, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) perwakilan Malut.
“Dalam pantauan kami hingga saat ini praktek monopoli proyek, terus menerus dipraktekkan oleh sejumlah instansi pemerintah di Kabupaten/Kota dan Provinsi maupun instansi vertikal di wilayah Maluku Utara seperti BWS dan BPJN perwakilan Malut,” pungkas Sadik.
Menurut Sadik, proyek pemerintah baik pusat hingga daerah hanya dikelola oleh orang-orang tertentu, dimana orang-orang tersebut diduga memiliki kedekatan dengan para petinggi daerah maupun petinggi Balai perwakilan Malut, sehingga praktek monopoli ini terus terjadi dan tidak menutup kemungkinan, akan terjadi juga praktek tindak pidana Korupsi (Tipikor) dibalik pelelangan dan atau tender proyek dimaksud.
“Jika hal ini terus dibiarkan terjadi maka secara tidak langsung, telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pihak penguasa, dikarenakan praktek monopoli proyek ini notabene melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini,” ujar Sadik.
Lebih lanjut, Sadik, menjelaskan bahwa terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini, sudah jelas tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor: 5 Tahun 1999, yang dikenal dengan UU Antimonopoli. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor: 5 Tahun 1999 sebagai berikut, “Monopoli adalah penguasaan atas produk dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”.
“Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka kami atas nama LSM GMBI Malut secara kelembagaan, meminta dengan tegas kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, dan pihak terkait yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Malut, agar lebih jeli melihat hal ini dikarenakan sistem monopoli proyek ini, jika dibiarkan terus terjadi maka potensi gratifikasi dan korupsi akan terbuka lebar bagi oknum-oknum pejabat tertentu,” terang Sadik.
Selain itu Sadik, juga menegaskan bahwa LSM GMBI Malut, tidak main-main dengan persoalan monopoli proyek yang diduga dengan sengaja dimainkan oleh oknum-oknum pejabat tertentu, baik itu pejabat daerah yang mengelola proyek yang bersumber dari dana APBD, maupun pejabat vertikal kementrian seperti BWS dan BPJN perwakilan Malut selaku pelaksana proyek dengan sumber dana dari APBN.
“Terkait dengan monopoli proyek ini, kami akan berkordinasi juga dengan pihak Kejaksaan Agung RI, Mabes Polri dan Presiden Prabowo melalui Mensesneg RI, Cq.Deputy lembaga pengaduan masyarakat non pemerintah, untuk bersama-sama membasmi dugaan tindak pidana monopoli proyek di Malut saat ini, hingga tuntas ke akar-akarnya,” tegas Sadik.
Sadik, menambahkan tindakan tegas ini kami ambil hanya semata untuk mendukung program unggulan Kabinet Merah Putih, guna membasmi para koruptor di Indonesia lebih khusus para koruptor di wilayah Malut, agar ada efek jerah bagi oknum-oknum pejabat yang memiliki niat untuk mencuri uang rakyat demi kepentingan pribadi dan golongan. Ia juga meminta masyarakat dan pihak pelaksana proyek APBN dan APBD, yang mengetahui adanya tindakan monopoli proyek, agar jangan segan-segan memberikan informasi ke pihaknya untuk diusut tuntas.
“Kami siap menerima pengaduan dari masyarakat maupun pihak-pihak terkait, atas informasi dugaan tindak monopoli proyek, baik itu proyek Pemda maupun proyek Pemerintah Pusat melalui Balai Perwakilan Malut. Layanan pengaduan kami buka 1×24 jam di kantor sekretariat LSM GMBI, di Jl. Asrama Brimob, Kel. Ubo-ubo, Kec. Ternate Selatan, atau pengaduan melalui handphone (Hp) dengan nomor (08234776678), dengan prinsip etika pelapor akan di lindungi identitasnya,” tutup Sadik.
