JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Bertepatan dengan Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2025, senator yang sangat berkontribusi pada perkembangan pers dan jurnalisme, Filep Wamafma mendorong bertumbuhnya pers yang sehat.
“Kepada rekan-rekan jurnalis, insan media, para pemerhati pers, saya ucapkan Selamat Hari Pers. Anda sekalian adalah tulang punggung demokrasi. Kita ingat bahwa lahirnya UU Pers pada 1999, merupakan wujud dari perjuangan demokrasi, sebuah kebebasan berekspresi. Dan karena itu pers kita merupakan anak kandung reformasi,” kata Filep, Minggu (9/2/2025).
“Di hari besar Pers ini saya sangat mendorong agar pers benar-benar sehat, independen, juga mendorong perubahan sosial, mencegah tersebarnya hoax dan penyesatan publik, menjaga marwah akuntabilitas, serta menjadi pelopor bagi implementasi etika jurnalistik yang bermartabat,” tambah Filep.
Lebih lanjut, senator yang juga Ketua Komite III DPD RI ini, meminta agar Pemerintah turut memperhatikan perkembangan pers secara serius. Pasalnya, data Dewan Pers menunjukkan bahwa dari 2023 hingga 2024 terdapat lebih dari 1.200 karyawan perusahaan pers, termasuk wartawan, terpaksa menghadapi pemutusan hubungan kerja karena perusahaan sulit mendapatkan iklan di mana 75 persennya diambil alih oleh platform digital global dan media sosial.
“Saya meminta Pemerintah untuk memperhatikan tumbuh-kembangnya pers, terutama terkait hak-hak para pekerja media, wartawan dan jurnalis yang berjibaku dengan ketatnya pemberitaan, tapi dituntut untuk benar-benar akurat dalam pemberitaan. Karena pers yang sehat menunjukkan wajah pemerintah, pers juga menjadi penopang demokrasi, fungsi kontrol dan pengawasan, juga sebagai penyambung lidah rakyat menyampaikan aspirasi, kritik maupun saran atas berjalannya pemerintahan. Pers menyajikan kondisi faktual masyarakat, bahkan menjangkau daerah yang susah akses internet maupun jaringan komunikasi lainnya,” tegas Filep.
“Mengingat betapa pentingnya peran pers dalam negara demokrasi, maka kemampuan-kemampuan dasar jurnalisme saya pikir perlu disosialisasikan pada generasi muda, misalnya pelatihan-pelatihan jurnalistik di lingkungan sekolah menengah dan perguruan tinggi. Hal ini bisa terlaksana jika Pemerintah dan pers bekerja sama, saling bersinergi,” kata Filep lagi.
Menutup wawancara dengan media, Filep berharap agar konflik-konflik yang berkaitan dengan pers tidak melahirkan status quo pihak tertentu.
“Kita tidak menutup mata juga terhadap konflik-konflik yang berhubungan dengan pers. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media, termasuk satu kasus pembunuhan. Rincian lain meliputi kekerasan fisik 19 kasus, teror dan intimidasi 17 kasus, serta serangan digital 10 kasus. Per 2024, Indeks Kemerdekaan Pers atau IKP turun 2,21 poin dari 71,57 ke 69,36 poin. Oleh sebab itu, dukungan Pemerintah memang sangat diperlukan agar konflik-konflik dapat diselesaikan dengan menjaga iklim demokrasi yang bermartabat,” pungkas Filep.
