Ternate – Lembaga Pengawasan Pembangunan (LPP) Society Center Provinsi Maluku Utara (Malut), meminta kepada anggota DPD RI dan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Malut, agar lebih memperkuat fungsi kontrol dan atau pengawasan, terutama mengontrol kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) perwakilan Maluku Utara, Minggu (26/1)
Permintaan ini disampaikan oleh Wakil Direktur (Wadir) LPP Society Center Malut, Rusli M. Zen, ST, berdasarkan hasil temuan pihaknya dimana sejumlah ruas jalan di pulau Halmahera, Maluku Utara, dengan status jalan nasional yang mengalami kerusakan, namun seakan dibiarkan begitu saja oleh pihak terkait dalam hal ini Balai pelaksanaan jalan nasional.
“Senator DPD RI dan DPR RI Dapil Malut, harus lebih memperkuat fungsi kontrolnya, dikarenakan banyaknya daetan jalan berlubang ini seakan menjadi tanda bahwa pembodohan serta kejahatan itu nyata, seakan kita hidup dalam ketidak pastian hukum, atau sama halnya mereka memanfaatkan apatisme masyarakat dan kelompok intelektual tertentu yang kosong perutnya, sehingga membisu dan abai akan persoalan yang menjadi tanggungjawabnya,” pungkas Rusli.
Lanjut, Rusli, Balai pelaksana jalan Nasional yang sejatinya menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ke daerah, seharusnya menunjukan kinerja dengan hasil yang mumpuni. Akan tetapi ini justru menunjukan ketidakmampuannya kepada masyarakat khususnya masyarakat Maluku Utara.
“Hal ini dikarenakan begitu fantastisnya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat, atas pemenuhan usulan program dari daerah. Namun BPJN perwakilan Malut selaku lembaga teknis serta instansi vertikal, tidak menunjukkan kinerja secara profesional hingga membiarkan kerusakan jalan nasional, yang mana jalan tersebut dibawah tanggung jawab mereka,” ujarnya.
Olehnya itu lanjut, Rusli, dari daerah kami menuntut kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden, Prabowo Subianto, terkhusus senator DPD RI dan DPR-RI Dapil Malut maupun partai politik pemenang pilpres 2024, harus berani bertanggung jawab, untuk memperketat pengawasan terhadap kinerja BPJN perwakilan Malut saat ini.
“Untuk diketahui apa yang kemudian disampaikan Wadir LPP Society Center Malut ini berkaitan dengan rekonstruksi ruas jalan Akelamo-Payahe, kurang lebih 150 meter yang mengalami kerusakan ini dikerjakan sekitar akhir tahun 2023, namun dipertengahan tahun 2024 kembali mengalami kerusakan.
Kami berharap dengan adanya informasi ini dapat menjadi atensi semua pihak, tidak terkecuali pemerintah pusat dan para senator DPD RI dan DPR RI Dapil Malut, sebagai wujud pertanggung jawaban atas kebutuhan masyarakat,” tutup Rusli.
