JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma memberikan pandangannya terkait rencana realisasi Program Makan Siang Bergizi Gratis yang dimulai pada 6 Januari 2025. Ia menanggapi skema pembiayaan program ini yang tidak hanya melibatkan APBN, namun juga APBD.
“Tentu kita dukung niat baik pemerintah melalui program makan siang bergizi gratis ini. Namun sebagai bagian dari fungsi kontrol berupa pengawasan pelaksanaan APBN, DPD RI menekankan agar pelaksanaan program ini juga mempertimbangkan kemampuan dukungan daerah yang diminta Kemendagri melalui skema penyisihan alokasi APBD, jangan sampai membebani,” ujar Filep, Kamis (2/1/2024).
Sebagaimana diketahui, biaya yang dianggarkan pemerintah untuk setiap porsi makan siang bergizi ini sebesar Rp10.000 per porsi, turun dari sebelumnya Rp15.000. Hal itu berdasarkan pertimbangan APBN yang mengalami defisit cukup besar. Atas pertimbangan tersebut, maka Kemendagri mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyisihkan APBD guna mendukung program tersebut.
Dadan selaku kepala Badan Gizi Nasional mengungkap bahwa pelaksanaan program ini akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan juga pihak ketiga dalam bentuk investasi terkait pendanaan.
“Kita tahu, beberapa daerah telah berencana menyisihkan APBD untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis ini, seperti DKI Jakarta, Surabaya hingga Batam. Namun perlu diingat, APBD dalam fungsinya juga sebagai instrumen untuk mengupayakan stabilitas perekonomian daerah, menciptakan efisiensi dan efektivitas ekonomi, dan tiap daerah juga memiliki kapasitas juga persoalan masing-masing,” kata Filep.
Lebih lanjut, senator Papua Barat itu juga menekankan pentingnya tata kelola pelaksanaan program yang efektif-efisien dengan memperhatikan kemahalan biaya, kesiapan infrastruktur pendukung hingga keterjangkauan wilayah sebagaimana kondisi geografis tiap daerah juga berbeda-beda.
“Hal-hal ini perlu jadi perhatian. Rencana pembangunan dapur pusat, dapur sekolah hingga penyaluran makanan di daerah terpencil membutuhkan perencanaan yang matang, utamanya dari Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab utama. Selain itu, skema realisasi dengan terus bertambah besarnya anggaran dan target penerima setiap tahunnya hingga total 82 juta penerima meniscayakan evaluasi yang tepat, agar tiap tahun realisasi juga tepat sasaran. Realitanya, program serupa ini masih rawan terjadi penyalahgunaan anggaran, tentu ini yang kita hindari bersama,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis disediakan alokasi bersumber APBN sebesar Rp71 triliun untuk satu tahun penuh. Rincian 71 Triliun tersebut dibagi menjadi Rp 63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,433 triliun untuk program dukungan manajemen. Total anggaran sebesar Rp71 triliun tahun 2025 bertujuan untuk menjangkau 19,47 juta orang pertama dari total seluruh target sekitar 82 juta lebih penerima.
Program akan dilanjutkan tahun 2026, dengan anggaran sekitar Rp109,7 triliun dan jumlah penerima sebanyak 30,46 juta orang. Tahun 2027 estimasi alokasi anggarannya sebesar Rp149,2 triliun dengan 41,45 juta penerima. Sementara tahun 2028, anggaran dinaikkan menjadi Rp223,8 triliun dengan 62,17 juta penerima.
Terakhir tahun 2029, estimasi alokasi anggaran program MBG sekitar Rp298,4 triliun untuk 82,9 juta penerima. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana memperkirakan target penerima program makan bergizi gratis sebanyak 82,9 juta orang dapat tercapai lebih cepat pada tahun 2027.
Terkait metode penyaluran yang akan digunakan, Badan Gizi Nasional akan melakukan tiga skema. Pertama, Badan Gizi Nasional akan membangun dapur pusat. Kedua, membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang. Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Sedangkan wilayah yang harus dijangkau dalam satu hari, maka akan dikirimkan dengan menggunakan paket vacuum. Pengiriman untuk daerah terpencil akan dilakukan setiap berkala, dengan menu makanan yang bervariasi
“Mari kita awasi bersama agar program MBG ini tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.83 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1, yaitu peserta didik pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di lingkungan pendidikan umum, Pendidikan Kejuruan, Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Pesantren, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Kita harapkan benar-benar dapat dirasakan oleh penerima,” tutup Filep.
