JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma mengecam dugaan adanya kewajiban pembelian wadah untuk program makan siang bergizi oleh orang tua, yang terjadi di sebuah sekolah. Kejadian itu sempat viral di beberapa media sosial.
“Kami memahami betul, bahwa program makan siang bergizi ini harus benar-benar diawasi pelaksanaannya di daerah. Ada banyak celah dan lubang yang bisa menimbulkan berbagai macam persoalan dan pelanggaran dalam implementasinya di lapangan. Padahal program ini secara resmi akan mulai dilaksanakan pada 2 Januari 2025 mendatang,“ ujar Filep dalam keterangannya, Senin (30/12/2024).
Salah satu yang dikritisi oleh senator Papua Barat itu perihal anggaran yang dipatok sebesar sepuluh ribu rupiah per porsi dari lima belas ribu rupiah sebelumnya. Di sisi lain menurutnya, program ini bukan sekedar memberi makan gratis tetapi juga harus memperhatikan perihal gramasi gizi dari setiap menu dan cita rasa.
Ia menyampaikan, sulit untuk menebak menu yang akan disajikan senilai angka tersebut. Hal itu dinilai berkaitan dengan inflasi, kenaikan harga termasuk pengaruh kenaikan PPN 12% di tahun 2025 mendatang. Filep menguraikan, untuk paket nasi, ayam dan sayur saja saat ini di setiap warung makan mematok harga minimal dua belas ribu rupiah.
“Selain soal harga, soal siapa yang dapat membuat makanan itu juga perlu dipikirkan secara matang. Untuk wilayah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota lainnya barangkali tidak sulit untuk mencari vendor rumah makan atau warung makan dengan kemampuan untuk menyediakan ratusan porsi makanan dalam waktu serentak, tetapi apakah bisa dilakukan di daerah apalagi wilayah pedalaman seperti Papua Barat misalnya,” imbuh Filep lebih lanjut.
Sebagaimana diketahui, program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini akan menyasar 4 target utama yakni Pertama, Peserta Didik dari PAUD hingga pendidikan menengah, di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan pendidikan pesantren, baik negeri maupun swasta. Kemudian kedua, Balita dan ketiga, Ibu Hamil serta Keempat, Ibu Menyusui.
Adapun sasaran program itu dilakukan secara bertahap, fokus di awal adalah pada anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Pada tahun 2025 pelaksanaannya akan ditargetkan mencapai 40%. Tahun 2026 menjadi 80% target sasarannya dan pada tahun 2029 digenapkan target sasarannya menjadi 100%.
“Jadi karena program makan bergizi ini program yang sangat luar biasa, menyasar sekitar 19,47 juta orang. Pemerintah telah alokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun pada APBN 2025, dengan rinciannya Rp63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,433 triliun untuk program dukungan manajemen. Program ini murni gratis, artinya penerima manfaat tidak dibebankan kewajiban apapun, bagian ini saya tekankan betul,” katanya.
“Selain harus dipersiapkan secara matang program ini juga harus diawasi secara seksama. Oleh karena itu kami, masing-masing anggota Komite III DPD RI pada reses masa sidang II ini terjun ke lapangan ke daerah masing-masing untuk lakukan pengawasan atas persiapan dan uji cobanya agar program ini tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan,” tegas Filep.
Menutup wawancaranya, Filep memastikan adanya agenda untuk melaksanakan Rapat Kerja dengan Badan Gizi Nasional, Kementerian Sosial RI dan beberapa pemangku kepentingan lain pasca reses di Januari 2025 mendatang sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh anggota Komite III DPD RI terhadap program makan siang bergizi gratis ini.
