Oleh: Dr. Mukhtar A. Adam, Om Pala Melanesia
Maluku Utara sejak di mekarkan tahun 1999, yang diikuti dengan kebijakan nasional yang dirumuskan dalam Amandemend keempat UUD 1945 pasal 31 ayat 4, yang diderifatif dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan dalam pasal 49 ayat 1, yang memerintahkan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah mengalokasikan anggaran Pendidikan 20 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah.
Pelaksanaan Amanah konstitusi 20 % alokasi Pendidikan dalam perkembanganya mengalami berbagai perdebatan bahkan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) namun kesepakatan dalam konstitusi tak mengalami perubahan.
Implementasi Pendidikan 20% dalam perjalananya mengalami tafsir yang berbeda, akibat kemudian secara nasional anggaran Pendidikan lebih banyak dinikmati pendidikan pejabat negara, melalui penjenjangan Pendidikan milik Kementerian yang non Pendidikan dan Agama, sehingga alokasi anggaran Pendidikan lebih focus mendidik para calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lembaga Pendidikan Kementerian seperti Akpol, Akmil, STAN, STIN, STPDN dan lainnya.
Pidato Presiden dalam Pengantar Nota Keuangan Tahun 2023, menegaskan APBN tahun 2024 dibidang Pendidikan mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan belanja negara, maka sektor Pendidikan menyerap belanja negara tahun 2024 mencapai 665 triliun.
Alokasi APBN 20% tahun 2024 yang dialokasikan ke Kementerian Pendidikan hanya sebesar 15%, sedangkan transfer ke daerah 52,1% dalam menjalankan mandatori sektor Pendidikan, dengan demikian terdapat 32,9% atau sebesar 218,79 Triliun tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga negara dalam menjalankan Pendidikan kedinasan.
Dampak dari kebijakan di bidang fiscal yang tidak pro terhadap Pendidikan rakyat, menghasilkan pelambatan pembangunan manusia secara nasioanl, dan rata-rata Angkatan kerja yang masih di dominasi tamatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menenggah Pertama mewarnai pasar kerja Indonesia utamanya di wilayah pedesaan.
Bagaimana wajah Pendidikan Maluku Utara, jika dilihat dari indeks Pendidikan yang hanya mencapai 69 point, yang dijabarkan dalam Harapan lama Sekolah 13,74 dan rata-rata lama sekolah 9,26, jika dilihat dari indeks Pendidikan rata-rata diatas nasional dari sisi indeks pengetahuan.
Fakta menunjukan dalam 24 tahun pembangunan Pendidikan Maluku Utara, menghasilkan Angkatan kerja yang bekerja di Maluku Utara mencapai 978.804 orang, dengan jejang Pendidikan Tamatan Sekolah Dasar 313.913 orang atau 32%, Tamatan SMP 200.781 atau 21% yang tamatan SMA 342.853 orang atau 35% dan Perguruan Tingg 121.257 orang atau 12%.
Dari jumlah tersebut yang termasuk pengangguran justru disumbangkan dari penduduk yang tamatan SMA mencapai 68,13 persen, disusuk Pendidikan Tingg 18,95%, Pendidikan SMP 7,25%, dengan demikian mereka yang berpendidikan Sekolah Dasar hanya menyumbangkan pengangguran terendah hanya 5,68% dari total Angkatan kerja.
Rendah kualitas Angkatan kerja terkonfirmasi dari serapan Angkatan kerja di sektor industri di Maluku Utara yang dibanjiri Angkatan kerja dari Provinsi tetangga seperti Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan tenaga kerja Nusantara yang turut menyumbangkan angka kerja di sektor industri.
Pelambatan kualitas pembangunan manusia yang tercermin dari angka kerja tahun 2024 adalah kelompok penduduk yang lahir di periode 2000 saat ini telah menjadi manusia produktif di pasar kerja yang gagal dibangun pemerintah daerah dalam 24 tahun Maluku Utara di mekar kan sebagai Provinsi.
Problem lain wilayah Maluku Utara, dengan pola hunian penduduk yang tersebar di 64 pulau utamanya pulau-pulau kecil, dengan populasi penduduk yang rendah, tidak terpenuhi syarat pembangunan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, sehingga beberapa pulau berpenghuni tidak tersedia sekolah yang mengurangi harapan sekolah bagi penduduk.
Sisi lain pemerataan Guru pada jenjang Pendidikan SMP dan SMA yang metode pembelajaran telah dipisahkan berdasarkan mata Pelajaran, berdampak pada ketersediaan guru mata Pelajaran jenjang Pendidikan SMP dan SMA di 64 pulau berpenghuni.
Problem kesejahteraan guru masih sangat terasa utamanya guru yang memilih bekerja di pulau-pulau kecil dan pedesaan tidak mendapatkan kompensasi yang seimbang, bahkan dominasi pembelajaran di setiap sekolah di isi oleh guru honorer, sedangkan guru ASN lebih memilih bekerja di Dinas Pendidikan atau beralih fungsi dari ASN Fungsional ke ASN structural, Sebagian dari itu justru melalui dukungan dalam pelaksanaan Pilkada.
Pendidikan gratis yang di gaungkan para Calon Gubernur, sesungguhnya terpenuhi melalui kebijakan nasional yang dilaksanakan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) namun masih ditemukan pada jenjang Pendidikan SMP dan SMA masih ada pungutan bagi siswa dengan berbagai istilah dari Uang Komite, Uang Seragam, Olah Raga dan kegiatan ekstra lainnya, yang membebani orang tua murid yang berkekurangan.
Pendidikan belum gratis, karena biaya seragam, biaya transportasi, dan biaya lainnya masih dibebankan kepada orang tua yang tidak berkemampuan, dampak kemudian anak usia 12 sampai 18 tahun, pada keluarga yang berketidakmampuan cenderung memilih putus sekolah dan bekerja membantu orang tua, data lain menunjukan angka pernikahan pada usia dibawah 18 tahun dalam 5 tahun terakhir terus meningkat pada kelompok perempuan.
Bagaimana Maluku Utara kedepan, kita akan melihat Visi Misi dan program prioritas para calon kepala daerah dalam menjanjikan masa depan Maluku Utara, antara lain :
Husain Alting dan Asrul Rasid Iksan;
1. Beasiswa Program Sarjana (S1) minimal 6.500 Mahasiswa
2. Peningkatan studi lanjut Program
3. Magister (S2) minimal sebanyak 1.000 Orang
4. Study lanjut Program Doktor (S3) minimal sebanyak 500 orang
5. Peningkatan kompetensi guru
Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran
6. Peningkatan literasi membaca dan numerasi
7. Peningkatan kesejahteraan Guru Honorer
8. Pembangunan fasilitas olah raga dan seni
9. Peningkatan insentif atlit dan pelatih berprestasi
Aliong Mus dan Syahril Taher;
1. Peningkatan kualitas gizi dan pencegahan stunting pada Lembaga Pendidikan
2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik terutama di Lembaga Pendidikan menengah dan tinggi
3. Peningkatan kualitas Pendidikan vokasional yang menghasilkan tenaga-tenaga siap kerja
4. Mendorong infrastruktur kampus-kampus negeri di wilayah ibukota Provinsi (Sofifi) dan sekitarnya
5. Penyediaan dana beasiswa dan riset bagi mahasiswa di Maluku Utara baik dalam negeri maupun luar negeri
Muhammad Kasuba dan Basri Salama;
1. Gratis Biaya SPP SMA Sederajat, termasuk SMK dan Madrasah Aliyah negeri maupun swasta di seluruh wilayah Maluku Utara
2. Beasiswa Mahasiswa utusan Desa, setiap desa mengutus 2 (dua) orang terbaik namun tika memiliki kemampuan, untuk melanjutkan studi pendidikan diploma/sarjana
3. Bantuan Biaya operasional Perguruan Tinggi
4. Beasiswa Mahasiswa Kedokteran Putra Daerah
5. Insentif Guru Terpencil.
Benny Laos dan Sarbin Sehe;
Pendidikan Gratis Inovatif dan Beasiswa Sarjana:
1. Benny Sarbin menjamin setiap Warga pemilik Kartu Keluarga Maluku Utara, berhak memperoleh pendidikan berkualitas dari jenjang pendidikan PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di seluruh Wilayah Maluku Utara
2. Benny Sarbin membangun sarana prasarana pendidikan unggulan di setiap kabupaten/kota, yang berkolaborasi secara terpadu (Babari Raha) menyusun skema pembiayaan melalui APBN (Dekosentrasi), APBD Provinsi, APBD
3. Kabupaten/Kota dan APBDes untuk jenjang pendidikan PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA,
4. Benny Sarbin membangun Sekolah Unggulan di Sofifi khusus menampung peserta didik dari pulau-pulau kecil berpenghuni.
5. Benny Sarbin mengembangkan digitalisasi Pendidikan, yang didukung sekolah dan murid inovasi, melalui kurikulum local dan karya sekolah
6. Benny Sarbin meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan Guru Mata Pelajaran di seluruh SMP dan SMA di wilayah Maluku Utara
7. Benny Sarbin kerjasama (MOU) dengan perguruan tinggi di wilayah Maluku Utara untuk pemberian bantuan beasiswa
Benny Sarbin memberi peluang dan beasiswa melanjutkan study bidang tertentu seperti Akpol, Akmil, STAN, STPDN, STIN, pendidikan kedinasan lainnya dan Program Study khusus diluar Maluku Utara
8. Benny Sarbin menetapkan wajib sekolah warga 12 Tahun, yang menjamin Pendidikan gugus pulau bagi warga Maluku Utara
9. Benny Sarbin pencarian anak cerdas (Mancia Raha) melalui pembinaan dan penggodokan pembelajaran khusus siswa (seperti Surya Institut dan Lembaga lainnya)
10. Benny Sarbin mendorong kurikulum enterprioner bagi siswa SMA dan SMK, untuk menciptakan generasi muda enterprioner
11. Benny Sarbin ingin mengendalikan perkawinan dini bagi anak wajib belajar 12 Tahun, untuk mencegah stunting, perceraian dan konflik rumah tangga untuk membentuk keluarga berkualitas.
Masyarakat Maluku Utara dapat memilih sesuai dengan janji para calon kepala daerah, dengan memperhatikan program prioritas di sektor Pendidikan, sehingga pilihan kepada para Calon Kepala Daerah sesuai dengan harapan Masyarakat.
Maluku Utara telah melaksanakan 4 (empat) Pemilihan Kepala Daerah yang menghasilkan 2 Orang Gubernur dan 4 Orang Wakil Gubernur, dengan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dan hasil pembangunan yang gagal dilaksanakan.
