JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Enam Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta hari ini, Rabu (12/6/2024). Pertemuan ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dalam pertemuan ini, para Ketua MRP se-tanah Papua melaporkan perkembangan pembangunan dan mengusulkan sejumlah poin aspirasi rakyat. Ketua MRP PB, Judson Ferdinandus Waprak menyampaikan diantara poin tersebut yakni tentang pelibatan MRP dalam monitoring serta evaluasi Otsus dan DBH Migas, penegasan hak politik OAP, pembangunan Istana Presiden di Papua, perlindungan masyarakat adat dalam investasi hingga pemekaran wilayah.
Terkait tata kelola Otsus, Judson mengatakan MRP mengusulkan agar dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi Otsus dimana kewenangan ini harus dimuat dan diatur dalam regulasi terkait. Menurutnya, hal ini sebagai wujud dari fungsi kontrol terhadap pengelolaan Otsus. Pasalnya, lanjut Judson, rakyat Papua hingga saat ini masih mempertanyakan tentang penggunaan Otsus yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Untuk pembicaraan tadi dengan bapak Presiden, kami berharap untuk fungsi kontrol Otsus anggarannya itu ditangani langsung oleh BP3OKP yang sudah diketuai oleh bapak wakil presiden tapi juga dengan MRP. Sehingga MRP tidak hanya menyampaikan saran dan pertimbangan tapi juga punya kekuatan hukum untuk fungsi kontrol bersama, pengecekan langsung anggaran Otsus, apakah pemakaiannya tepat sasaran atau tidak,” ujar Judson dalam keterangannya, Rabu (12/6/2024).
“Nantinya MRP akan gandeng BP3OKP dan bekerja sama dengan DPD RI, DPR dan DPR Otsus di provinsi, kabupaten/kota. Hal ini sangat penting sebagai salah satu bentuk kontrol kita semua agar Otsus benar-benar terealisasi sesuai peruntukannya,” sambung Judson.
Hal yang sama juga diusulkan terkait tata kelola Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Menurut Judson, masyarakat Papua membutuhkan transparansi penggunaan DBH Migas mengenai besaran, alokasi, peruntukan hingga realisasinya di tengah masyarakat.
“Masyarakat Papua kan hari ini ingin tahu dana Otsus itu dan DBH Migas punya nilai sekian, direalisasikan berapa besar untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemberdayaan masyarakat adat. Maka MRP sekali lagi minta untuk fungsi kontrol ini harus dimuat dalam regulasi yang menjadi bagian dalam keputusan apa yang biasanya MRP juga lakukan bersama-sama dengan DPR Otsus, DPD RI sebagai perwakilan-perwakilan Papua untuk sama-sama menjaga hal ini dengan pemerintah di daerah. Agar masyarakat di kampung-kampung benar-benar merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Judson mengungkapkan agar Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan memperhatikan pemenuhan hak-hak politik OAP tentang kepala daerah, termasuk dalam Pilkada 2024 mendatang. Usulan ini sebelumnya telah disepakati dalam pertemuan MRP se-tanah Papua.
“MRP PB meminta Presiden untuk pemenuhan hak-hak politik orang Papua diperhatikan baik oleh negara. Kami apresiasi kunjungan pak Presiden 17 kali ke Papua yang dalam kacamata kami orang Papua melihat bagaimana hati presiden untuk merangkul dan mengangkat martabat orang Papua menjadi anak-anak bangsa yang baik, semoga juga mendukung pemenuhan aspirasi kami. Kami ini Bhineka Tunggal Ika, kami adalah NKRI, kami sangat apresiasi jika usulan hak politik OAP ini dipenuhi,” ucap Ketua MRP PB.
MRP juga mengusulkan pemekaran wilayah di tanah Papua sesuai wilayah adat yang ada. Pasalnya, masih terdapat dua wilayah adat yang belum tersentuh yakni Sairei dan Bomberay. MRP menilai pemekaran wilayah akan mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua.
“Untuk menjawab proses percepatan pembangunan strategis di wilayah Papua, kami dukung salah satu hari ini adalah pemekaran wilayah. Wilayah-wilayah provinsi di Papua ini lahir berdasarkan wilayah adat, jadi tadi kami minta juga kalau bisa selesaikan dua wilayah adat lainnya yakni wilayah Saireri dan wilayah Bomberay, terlebih wilayah Bomberay sangat strategis sebagai daerah investasi negara yang sedang berjalan. Wilayah ini cukup luas dan memerlukan rentang kendali pemerintahan secara dekat untuk mengatasi investasi yang ada dan melindungi masyarakat adat demi pembangunan Tanah Papua dan negara ini,” sebutnya.
Tak hanya itu, di kesempatan tersebut, MRP juga menagih janji Presiden soal pembangunan Istana Presiden di Papua. Menurutnya, keberadaan istana ini akan mempermudah rakyat Papua dan daerah-daerah terdekat lainnya untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden.
“Soal istana Presiden di Papua itu bagian dari program presiden yang juga pernah dibicarakan, maka kita sempat menanyakan itu, dan mudah-mudahan ini terjawab sehingga rakyat di Papua dan wilayah-wilayah yang jauh di Indonesia timur dapat tersentuh secara langsung dengan pemerintah pusat,” katanya.
Terkait aspirasi dan usulan MRP, Judson mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan apresiasinya dan akan membicarakan lebih lanjut. Ia berharap aspirasi ini dapat segera ditindaklanjuti sebagaimana adanya kehadiran Menko Polhukam dan Mendagri dalam pertemuan tersebut.
“Bapak presiden mengapresiasi untuk dibicarakan bersama di tingkat pusat. Telah hadir juga tadi sama-sama dengan kami Bapak Menteri Polhukam dan Mendagri. Jadi saya pikir pertemuan hari ini tadi presiden sudah arahkan langsung kepada bapak menteri berdua agar melihat hal ini secara baik dan tindak lanjutnya segera dilakukan untuk bisa menjawab apa yang menjadi aspirasi masyarakat Papua,” kata Judson.
“Ini adalah hal-hal yang tadi kita bicara bagian dari aspirasi yang disampaikan oleh enam ketua MRP dan seluruh anggota MRP se-tanah Papua kepada presiden yang mana aspirasi itu datang dari rakyat Papua sendiri. Sisanya ini kembali di keputusan pemerintah bagaimana melihat usulan ini secara baik. Mudah-mudahan ini bagian dari salah satu pesan dan titipan kepada pak presiden untuk kami orang Papua sebelum beliau mengakhiri masa jabatannya nanti,” pungkasnya.
