MANOKWARI – Usai mengikuti kontestasi pada Pemilu yang baru saja digelar pada 14 Februari lalu, Filep Wamafma kembali menggelar sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Kali ini, Filep mengajak mahasiswa menelaah esensi Pancasila dikaitkan dengan kondisi demokrasi Indonesia akhir-akhir ini.
Menurut Filep, isu demokrasi dan Pancasila sudah selayaknya difahami dengan baik dan menjadi hal penting yang diketahui oleh pemuda dan Mahasiswa. Apalagi, banyaknya protes dari akademisi, aktivis dan Masyarakat terkait buruknya pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
“Mari kita telaah bersama fenomena banyaknya pelanggaran pada Pemilu kali ini. Mulai dari pelanggaran etika, pelanggaran hukum, pelanggaran adab demokrasi, adanya intervensi terhadap Lembaga tertentu, serta persoalan rekayasa aturan. Hal itu kesemuanya bertentangan dengan Pancasila terutama terkait keadilan.” Pungkas Filep.
Ia juga menekankan pentingnya menjiwai nilai-nilai Pancasila sehingga demokrasi Indonesia akan membaik, bukan justru dirusak dengan agenda-agenda pribadi seperti pelanggengan Politik Dinasti oleh segelintir orang pada Pemilu 2024.
Filep Wamafma menuturkan bahwa sila ke empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaran/perwakilan merupakan landasan bersama bahwa kata Kerakyatan yang bermakna bahwa rakyat-lah yang seharusnya mempunyai kendali dan juga wewenang di dalam mengatur siapa yang berhak menjadi pemimpin negara. Karena itu, Pemilu di tahun 2004 menjadi tonggak awal bergulirnya demokrasi secara murni dan konsekuen karena pada saat itu pertama kalinya rakyat Indonesia terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala Negara.
Karena itu, Filep menyebut bahwa sebagai ajang perwujudan pesta demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, segala persoalan pemilihan umum perlu ditindaklanjuti agar kekurangan dan kendala yang sama tidak terjadi lagi di kemudian hari.
“Pemilu akan dinilai sukses tidak hanya pada saat pelaksanaanya saja, akan tetapi bagaimana tingginya tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap segala tahapan Pemilu. Dimulai dari pemberitahuan dan pendaftaran hingga penutupan. Disinilah esensi demokrasi Indonesia diuji.” Bebernya. (KR)
