PAPUA BARAT, JAGAMELANESIA.COM – Kasus hukum terkait dugaan pengondisian temuan BPK pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong terus diusut. Terbaru, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah Kantor BPK Perwakilan Papua Barat di Manokwari pada Kamis, 16 November 2023.
Dasi penggeledahan itu, tim berhasil mengamankan sejumlah dokumen dari kantor BPK Perwakilan Papua Barat tersebut. Salah satunya, dokumen yang diamankan terkait hasil audit yang diduga berkaitan dengan kasus suap Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso (YPM) yang sebelumnya terjaring OTT KPK.
“Benar, tim penyidik KPK telah selesai lakukan penggeledahan di kantor BPK Perwakilan Papua Barat di Manokwari,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (18/11/2023).
“Diperoleh hasil geledah berupa beberapa dokumen terkait pemeriksaan audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan dokumen-dokumen lain terkait perkara serta bukti elektronik,” kata Ali menambahkan.
Dia menyampaikan, sejumlah barang bukti tersebut akan disita dan akan dikonfirmasi kepada para tersangka beserta saksi-saksi yang akan dihadirkan tim penyidik dalam menguak kasus tersebut.
“Segera disita sebagai barang bukti dalam berkas perkara,” tegasnya.
Sementara itu, nama Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban belakangan jadi sorotan publik lantaran viralnya dokumen pakta integritas yang ditandatanganinya bersama Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso.
KSP Silaban diduga terlibat dalam perencanaan pemenangan pasangan capres-cawapres tertentu dalam Pemilu 2024 mendatang. Keterlibatan Kabinda Papua Barat dalam upaya pemenangan itu tertulis secara jelas untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.
Baru-baru ini, nama KSP Silaban termasuk dalam daftar nama 60 Perwira Tinggi (Pati) TNI, baik dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang mendapatkan pergantian posisi. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono kembali melakukan mutasi dan promosi jabatan sejumlah petinggi TNI yang termuat dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Melansir dari VIVA Militer, Senin (20/11/2023), di dalam Surat Keputusan tersebut, Panglima TNI Yudo Margono menarik Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban dari jabatan Kabinda Papua Barat pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN ke Mabesad menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).
Selain Kabinda Papua Barat, dalam surat keputusan Panglima TNI tersebut juga dilakukan mutasi dan promosi jabatan 60 Pati TNI terdiri dari 25 Pati TNI AD, 10 Pati TNI AL dan 25 Pati TNI AU. (UWR)
