PAPUA, JAGAMELANESIA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Chairman Freeport McMoRan, Ricard Adkerson mengadakan pertemuan di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin (13/11/2023).
Pertemuan itu diantaranya membahas tentang perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat yakni Freeport McMoran berencana membangun smelter di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Rencana itu diungkapkan secara langsung oleh Jokowi dalam akun media sosialnya.
“Pihak Freeport pun menunjukkan komitmennya untuk membangun smelter di lokasi lain di Indonesia, tidak hanya di Surabaya, tapi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat misalnya,” sebut Jokowi dalam feed di Instagramnya, @jokowi, Selasa (14/11/2023).
Bahkan, Jokowi menyampaikan bahwa saat ini Freeport yang kepemilikan sahamnya sudah didominasi BUMN tidak hanya melakukan penambangan barang mentah, melainkan juga turut sumbangsih terhadap misi hilirisasi mineral yang diagendakan pemerintah Indonesia.
“Saat ini Freeport tidak hanya melakukan penambangan emas dan tembaga saja, tapi telah membangun smelter untuk mengolahnya,” kata Jokowi.
Hal serupa juga diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir. Erick mengatakan rencana pembangunan smelter oleh Freeport di Fakfak selain yang telah beroperasi di Gresik, Jawa Timur.
“Desember ini juga akan mudah-mudahan Bapak Presiden bisa hadir meningkatkan kapasitas dari 1 juta (ton pertahun untuk kapasitas pengolahan konsentrat tembaga) menjadi 1,3 juta (ton per tahun), sebelum nanti tahun depan ditingkatkan lagi smelternya dan tidak hanya di Surabaya. Freeport punya komitmen membangun juga smelter di Fakfak, di Papua,” kata Erick dalam keterangannya, Senin (14/11/2023).
“Hal-hal ini yang tadi disampaikan sangat positif untuk terus kita meningkatkan investasi daripada, dari luar negeri untuk membuka lapangan pekerjaan di Indonesia sendiri, seperti yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden,” sambungnya.
Di sisi lain, rencana ini turut direspons oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Eltinus dengan tegas menolak pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Kabupaten Fakfak.
Ia menekankan, pembangunan smelter harusnya berpedoman pada UU Minerba bahwa pembangunan smelter harus dilakukan di daerah dimana perusahaan itu beroperasi. Akan tetapi menurutnya, sejauh ini yang terjadi justru tidak sesuai aturan tersebut.
“Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) itu kan negara yang buat, dan aturannya sudah jelas bahwa pembangunan smelter harus bangun di daerah pengelola tambang, seperti di Mimika bukan di Fakfak,” ungkap Eltinus, dikutip dari tvonenews, Rabu (15/11/2023).
Bahkan, Eltinus juga mengancam akan mengerahkan aksi penutupan PT. Freeport Indonesia (PTFI) jika smelter tetap dibangun di Fakfak, Papua Barat.
“Saya tegas tolak, kenapa tidak bangun di Mimika? Masyarakat adat sudah siapkan tanah, tidak ada kurang disini, kenapa PTFI harus bawa smelter keluar terus?” ujarnya.
Selain itu, Eltinus juga menyinggung perihal rencana penambahan saham 10 persen dari Freeport kepada Pemerintah Indonesia. Menurutnya, saham tersebut semestinya dapat berpihak kapada masyarakat pemilik hak ulayat.
“Pemda itu selalu hadapi masyarakat adat, mereka selalu tuntut kami, sampai sekarang tidak selesai-selesai. Lalu kenapa PTFI harus memberikan saham kepada pemerintah Pusat, lantas masyarakat hak ulayat dapat apa?” katanya. (UWR)
