PAPUA, JAGAMELANESIA.COM – Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat koordinasi (Rakor) Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP) pada Selasa (10/10/2023).
Dalam arahannya, Wapres Ma’ruf Amin mewacanakan untuk mendorong pengangkatan guru di Papua dalam rangka meningkatkan percepatan peningkatan mutu pendidikan di wilayah Bumi Cenderawasih. Hal itu lantaran masih banyaknya guru di Papua yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), karena belum memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
“Makanya nanti pemerintah (pusat) harus memberikan afirmasi dalam pengangkatan guru bagi mereka yang hanya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tapi sekali lagi pengangkatannya dengan syarat tertentu,” tegas Wapres, Selasa (10/10/2023), dalam kunjungan kerjanya di Jayapura.
Wapres menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di bumi Papua untuk melahirkan generasi yang andal di masa depan. Selain isu pendidikan, Rakor tersebut juga membahas pembangunan pemerintahan yang efektif, khususnya di empat DOB yakni Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
“Rakor ini bertujuan mempercepat proses pembangunan sarana dan prasarana di 4 DOB di Papua. Termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah daerah setempat dalam melengkapi unsur kepegawaian,” ujarnya.
Ma’ruf Amin juga memberikan berbagai arahan strategis mengenai upaya percepatan pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi di 4 (empat) Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Dirinya menekankan sejumlah poin kunci untuk segera ditindaklanjuti para pemangku kepentingan terkait.
Pertama, Wapres menginstruksikan para Menteri/Kepala Lembaga agar menyiapkan dan melaksanakan langkah strategis sesuai dengan kewenangannya untuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di 4 DOB.
“Menteri PUPR, Menteri ATR/Kepala BPN, beserta Pemda 4 DOB agar menyelesaikan dengan segera proses pengadaan lahan hingga status clean and clear,” katanya.
Hal ini, sambung Wapres, harus dilakukan dengan memanfaatkan Agenda Ekspose secara efektif untuk memastikan readiness criteria, pematangan lahan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, identifikasi data mengenai kebutuhan infrastruktur pendukung, seperti air baku, jaringan listrik dan telekomunikasi, sarana pembuangan limbah, serta energi juga harus dilakukan.
Ia juga meminta Kementerian Keuangan agar mendukung aspek pembiayaan, baik melalui percepatan proses administrasi maupun pendampingan bagi Kementerian/Lembaga/Pemda. Kemudian, kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan K/L terkait, diminta dapat memberikan pendampingan kepada Pemda dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan praspem.
“Pemda 4 DOB agar menjalin koordinasi efektif dengan K/L dan Satgas terkait, untuk kelancaran proses pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di wilayahnya,” ungkapnya.
Di bidang keamanan, Wapres meminta Kapolri dan Panglima TNI agar segera melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam pembangunan Polda, Korem, dan Kodim pada 4 DOB. Hal ini untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat pengamanan warga sipil.
“TNI dan Polri agar memperkuat pengamanan bagi warga sipil. Jangan sampai ada wilayah yang tidak tersentuh oleh aparat keamanan. Tegakkan hukum secara tegas dan terukur bagi pelaku aksi kekerasan. Kawal dengan baik pelaksanaan pembangunan di Papua,” imbuhnya.
Selanjutnya, kepada para Menteri/Kepala Lembaga/pejabat terkait lainnya, Wapres memberikan pesan khusus, termasuk kepada Menko PMK agar turut serta mengawal kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua.
“Khususnya kepada para anggota BPP perwakilan Papua agar menjembatani komunikasi kebijakan Pemerintah kepada masyarakat. Sekretaris Eksekutif dan Kepala Sekretariat BPP agar mendukung secara optimal pelaksanaan tugas dan fungsi BPP,” katanya. (UWR)
