JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Pemerintah tengah berupaya merealisasikan suatu langkah strategis guna menjawab persoalan kekurangan tenaga guru di tanah Papua, terutama di daerah pedalaman. Dalam merealisasikan upaya ini, pemerintah memfokuskan penguatan peran lembaga gereja dalam menyediakan tenaga guru sebagaimana aspirasi yang diterima.
Dalam kunjungan kerja ke Manokwari pada 15 Juli 2023 lalu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin telah menyampaikan di hadapan tokoh Gereja se-Tanah Papua bahwa pemerintah akan menyediakan akses bagi Sekolah Tinggi Teologi (STT) untuk menyiapkan tenaga guru di tanah Papua.
Wapres pada April 2023 lalu juga telah mengarahkan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menyediakan akses penyediaan guru melalui STT tersebut. Kini, arahan itu telah dibahas lebih lanjut dalam Rapat Koordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga di kantor Sekretariat Wakil Presiden pada Senin (7/8/2023).
Staf Khusus Wapres Masykuri Abdillah menyampaikan bahwa sejatinya para aktivis gereja di Tanah Papua telah lama berkontribusi memberikan akses pendidikan bagi rakyat Papua hingga ke wilayah pedalaman.
“Para tokoh gereja sudah banyak berkontribusi untuk membuka akses pendidikan bagi rakyat Papua, bahkan sampai ke wilayah pedalaman. Merekalah yang menyediakan ruang bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk menikmati pendidikan demi pembangunan kesejahteraan Papua,” ungkapnya dalam siaran pers, Senin.
Masykuri menyebut, secara de facto aktivis pendidikan dari kalangan gereja dan STT sudah melakukan aktivitas mengajar secara suka rela di wilayah pedalaman Papua di tengah banyaknya tenaga guru ASN yang justru meninggalkan tempat tugas. Oleh sebab itu, menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan para aktivis pendidikan gereja yang memang berjuang untuk pendidikan generasi Papua.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah pemberian status dan hak kepada tenaga guru ini melalui pembukaan Program Studi PGSD/PAUD di STT, dan ini sejalan dengan aspirasi dari lembaga Gereja Papua,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, aspirasi agar STT dapat membuka Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Prodi PGPAUD) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Prodi PGSD) telah disampaikan oleh lembaga gereja.
“Kami tokoh-tokoh gereja meminta kepada pemerintah agar kami diberi kesempatan untuk membuka Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD. Tujuannya agar lembaga pendidikan yang dikelola gereja dapat mencetak guru-guru yang militan dan tangguh yang bersedia mengajar di wilayah pedalaman Papua,” ujar Pst. Konstantinus Bahang, perwakilan dari Papua Christian Center (PCC) yang juga tergabung dalam Persekutuan Gereja-gereja Papua dan Papua Barat (PGPP/PB).
Anggota BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya, Otto Ihalauw juga mendorong agar pembukaan Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD dapat cepat dilaksanakan tanpa hambatan-hambatan berarti. Dirinya meminta agar dalam prosesnya perlu memperhatikan aspek kedaruratan di wilayah Papua sehingga yang dihasilkan adalah kebijakan yang afirmatif.
Di akhir Rakor ini, Stafsus Wapres menyampaikan pihaknya berharap agar STT dapat segera memproses izin pembukaan Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD ke Kemendikbudristek. Dengan begitu, langkah penguatan peran lembaga gereja ini akan dapat segera terealisasi dan terasa dampaknya dalam penyediaan tenaga guru di tanah Papua. (UWR)
