BINTUNI, JAGAMELANESIA.COM – Kepala pemerintahan adat suku Sebyar, kabupaten Teluk Bintuni, Jamaluddin Iribaram mempertanyakan rencana kedatangan Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin di Babo, Teluk Bintuni, Papua Barat dalam waktu dekat ini.
Sebagai pimpinan adat Suku Sebyar, Jamaluddin mengaku tidak tahu menahu perihal rencana kedatangan Wapres tersebut. Menurutnya, kehadiran petinggi negara itu diharapkan dapat bersentuhan langsung dengan rakyat di Babo dan sekitarnya.
“Saya tidak tahu apakah tokoh adat 7 suku semua sudah terlibat dalam agenda kunjungan wapres atau belum, namun kami dari suku Sebyar tidak tahu. Makanya saya selaku tokoh adat Sebyar pertanyakan tentang kedatangan Wapres ini buat pejabat daerah atau juga untuk kami rakyat,” ujar Jamaluddin dalam keterangannya via telepon kepada media ini, Senin (3/7/2023).
Jamaluddin mengatakan, kunjungan wapres yang diagendakan ke Distrik Babo, semestinya juga dapat melibatkan masyarakat terdampak operasional perusahaan BP Tangguh Teluk Bintuni, seperti Sebyar dan daerah lainnya. Hal itu mengingat adanya keluhan maupun aspirasi yang relatif sama yang dialami masyarakat ring I BP LNG Tangguh.
Lebih lanjut, tokoh adat suku Sebyar itu juga mengungkapkan bahwa daerah Sebyar memiliki keterbatasan dari berbagai aspek seperti infrastruktur perumahan, kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Bahkan rumah ibadah seperti masjid sudah sangat memprihatinkan dan butuh diperhatikan lewat aspirasi rakyat.
Oleh sebab itu, dirinya kembali mempertanyakan mengapa pemerintah daerah tidak melibatkan tokoh adat 7 suku Teluk Bintuni dalam agenda kunjungan wapres ke Babo. Pasalnya, lanjut Jamaluddin, sudah semestinya semua keterwakilan dari 7 suku dilibatkan agar bisa langsung berbicara dengan wapres guna menyuarakan penderitaan rakyat.
“Apakah ada ketakutan kami buka-bukaan tentang masalah di Teluk Bintuni,” ucapnya.
“Ketika hanya pejabat yang bertemu dengan Wapres secara langsung, maka semua yang baik yang dilaporkan. Sedangkan yang tidak baik dan menjadi penderitaan rakyat tidak dilaporkan kepada wapres. Untuk itulah kami ingatkan kepada pemerintah daerah untuk melibatkan keterwakilan tujuh suku di teluk Bintuni dalam agenda kunjungan wapres nanti,” tutup Jamaluddin. (WRP)
