JAGAMELANESIA.COM – Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi hak jaminan kesehatan masyarakat di Papua dan Papua Barat. Sejumlah terobosan melalui beragam intervensi program digalakkan untuk memenuhi hak kesehatan dan menangani masalah kemiskinan ekstrem serta stunting yang masih menjadi isu prioritas di wilayah Papua.
Di Provinsi Papua, pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan terus berupaya membantu memenuhi hak warga Papua atas jaminan kesehatan. Terdapat tiga upaya untuk membantu memenuhi hak warga Papua atas tersebut.
“Pertama, dengan mengeluarkan kebijakan agar fasilitas kesehatan yang belum memenuhi syarat agar dimungkinkan dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, dikutip dalam siaran pers BPJS Kesehatan di Jakarta, Sabtu (3/6/2023).
Kedua, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan pengelola fasilitas kesehatan terdekat untuk mengirim bantuan tenaga kesehatan ke daerah yang kekurangan tenaga kesehatan di Papua. Kemudian, Ketiga, BPJS Kesehatan berupaya menghadirkan fasilitas kesehatan bergerak di daerah-daerah dengan fasilitas kesehatan terbatas di Papua.
“Upaya tersebut juga sejalan dengan transformasi mutu layanan yang tengah digencarkan oleh BPJS Kesehatan,” katanya.
Saat ini, terdapat dua kabupaten yang belum memiliki rumah sakit dan 33 kecamatan yang warganya kesulitan mengakses layanan rumah sakit di Provinsi Papua.
“Melihat kondisi tersebut, BPJS Kesehatan telah melakukan upaya agar masyarakat Papua tetap bisa mendapat hak atas jaminan kesehatannya,” kata Ghufron.
Sementara, di Provinsi Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah membentuk Satgas Intervensi Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting pada Kamis, 1 Juni 2023. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan satgas yang dibentuk akan ditugaskan di tujuh kabupaten, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Fakfak, Teluk Wondama, dan Kaimana.
Waterpauw mengatakan, program intervensi yang dilaksanakan di tujuh kabupaten itu antara lain pembangunan infrastruktur air bersih, kamar mandi dan toilet, pemberian makanan bergizi, dan bantuan sosial non-tunai.
Pemerintah provinsi mengalokasikan dana sebesar Rp 18 miliar untuk pelaksanaan intervensi tersebut. Menurut Waterpauw, satgas di setiap kabupaten akan berkolaborasi untuk menjalankan tugas secara maksimal.
“Kami harap tim yang sudah dibentuk di kabupaten bisa bekerja sama dengan satgas provinsi,” katanya, dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, Waterpauw menyebut, pemerintah provinsi menargetkan kemiskinan ekstrem di Papua Barat dapat ditekan sehingga turun dari tahun lalu. Menurutnya, jadwal pelaksanaan intervensi program akan dimulai dari Manokwari Selatan pada 7 Juni 2023, selanjutnya Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Manokwari, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fakfak.
Guna mendukung ketepatan realisasi, program intervensi dua masalah sosial tersebut memerlukan dukungan data yang akurat dari masing-masing pemerintah kabupaten.
“Kalau datanya tidak akurat, yang kita garap tidak berdampak signifikan,” ucap Waterpauw menambahkan. (UWR)
