JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan menolak campur tangan internasional dalam upaya membebaskan Pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) Nduga di Papua.
Mahfud MD menekankan pemerintah Indonesia masih mampu untuk melakukan penyelamatan pilot Susi Air yang berkebangsaan Selandia Baru tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak menerima bantuan dari pihak asing untuk melakukan operasi penyelamatan.
“Itu (operasi penyelamatan pilot) ya kita tangani sendiri secara internal. Kita kebijakannya tidak boleh melibatkan negara lain dan ini internal kita. Dan kita bisa lakukan itu, apa pun taruhannya tidak boleh masuk dunia internasional di situ,” kata Mahfud.
Hal itu diungkapkannya saat menyampaikan arahan dalam Rakornas Terkait Pemilu 2024 bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (29/5/2023).
Menurut mantan Ketua MK itu, apabila pemerintah meminta bantuan asing, maka dikhawatirkan akan merembet ke berbagai persoalan domestik lainnya, atau merembet sampai ke PBB.
“Karena kalau itu diiyakan nanti akan merembet tuh ke PBB kemana ternyata ada ini ada itu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mahfud menegaskan, pemerintah akan terus mengupayakan kekuatan internal yang dimiliki tanpa harus meminta atau melibatkan bantuan dari internasional.
“Dengan demikian, kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan LSM internasional, kita ndak (mau),” ujarnya lagi.
Dalam kesempatan itu, Mahfud menyebut penyebab kekerasan seringkali terjadi di Papua bukan karena tidak adanya pembangunan melainkan adanya pihak yang ingin Papua merdeka.
Pasalnya, lanjut Mahfud MD, pemerintah telah menggelontorkan dana Otsus Papua hingga Rp1.000,7 triliun sejak 2001 silam. Hingga kini, sudah banyak pembangunan yang dilakukan di tanah Papua.
“Saya sudah mengatakan, di Papua itu berdasarkan hasil studi Lemhannas, Papua itu, kan sekarang LSM bilang, Papua harus dibangun supaya aman. Nah saudara, Rp1.000,7 T itu sudah maju banget, gedung bagus, rakyat dapat bantuan, sekolah bagus,” katanya.
Ia mengatakan, dari hasil studi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Papua sudah cukup maju.
“Kenapa kalau bagus kok orang ribut, suruh bangun ini itu. Hasil studi, karena Papua itu mau semaju apa pun dan diberikan apa pun karena masih ada orang di hatinya ingin memerdekakan Papua,” ucapnya.
Di sisi lain, KKB pimpinan Egianus Kogoya mengirimkan ultimatum yang berisi ancaman akan menembak pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens apabila tidak ada dialog soal Papua merdeka waktu dua bulan ke depan.
Dalam sebuah video, Kapten Philip nampak kurus sambil memegang bendera bintang kejora berada di tengah-tengah anggota KKB menyampaikan pesan tersebut dalam Bahasa Inggris. KKB meminta adanya campur tangan negara-negara di luar Indonesia untuk melakukan dialog tentang tuntutan mereka yakni Papua merdeka.
“KKB Papua disini memberikan waktu dua bulan lagi bagi negara-negara di luar Indonesia untuk berdialog dengan Indonesia dan Papua, tentang Papua merdeka,” demikian terjemahan pernyataan Philip Mark Mehrtens pada video itu.
“Jika itu tidak terjadi dalam dua bulan, maka mereka mengatakan akan menembak saya,” sambung Philip yang ditawan KKB nduga Papua sejak 7 Februari lalu.
Pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mehrtens disandera KKB sejak 7 Februari 2023 sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Lapangan Terbang Paro, Kabupaten Nduga. Dalam upaya pencarian pilot, sebanyak lima prajurit TNI gugur akibat serangan yang dilakukan oleh KKB di Mugi-man pada 15 April 2023 lalu. (UWR)
