PAPUA BARAT, JAGAMELANESIA.COM – Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Maybrat Peduli Kenyamanan memprotes penyebaran prajurit disertai pendirian pos-pos militer di kampung mereka, yaitu di Kampung Konja dan Kampung Bori. Para warga bahkan menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Maybrat pada Senin (17/4/2023) kemarin.
Pada aksi itu, massa membentangkan sejumlah spanduk berisi protes hingga foto-foto yang memperlihatkan markas baru TNI lengkap dengan prajurit yang berlokasi di kampung-kampung mereka. Aliansi menilai, kehadiran TNI dianggap menjadi ancaman bagi kenyamanan hidup masyarakat, seperti merasa tidak aman saat berkumpul dan berdiskusi serta beraktivitas ke hutan dan lain sebagainya.
Menurut koordinator aksi Alberto Harin Turot, pihak TNI juga tidak menjelaskan secara pasti perihal kehadiran prajurit dan pendirian pos militer tersebut.
“Mereka (TNI) datang secara tiba-tiba dan tidak menjelaskkan maksud dan tujuan secara baik. Intinya bahwa mereka sementara menempati kantor di Kampung Konja dalam waktu yang tidak ditentukan,” kata Alberto, dikutip dari Tempo, Selasa (18/4/2023).
Adapun 1.200 personel TNI yang ditugaskan tersebut merupakan personel Satgas Pengamanan Perbatasan TNI AD. Keterangan dari pihak TNI, dua satgas yang sudah tiba adalah Batalion 133/ Satria Yudha berasal dari Kodam I/Bukit Barisan Palembang dan Batalion 623/ Bakti Wira Utama dari Kodam VI/ Wulawarman Makassar. Personel kemudian dikirim ke seluruh wilayah Kodam XVIII Kasuari di Papua Barat dan Papua Barat Daya dan bertugas selama setahun untuk mengamankan pembangunan.
Terkait kehadiran para prajurit TNI itu, Aliansi mengungkapkan tiga tuntutan yakni Pertama, tarik dan pulangkan TNI Polri dari beberapa tempat khususnya di Kampung Konja dan Bori. Kedua, bila tuntutan pertama tak dipenuhi, maka pendemo akan turun lagi dengan jumlah massa yang jauh lebih besar. Ketiga, pendemo meminta aspirasi mereka dijawab paling lembat Kamis, 19 April 2023.
Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam XVIII/Kasuari Kolonel Inf Batara Alex Bulo menyampaikan alasan penugasan ribuan prajurit tersebut termasuk yang ditugaskan di Kabupaten Maybrat.
Kapendam mengatakan bahwa salah satu tujuannya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Maybrat terutama pasca eksodus warga dari 5 kampung imbas dari penyerangan Koramil Kisor di Maybrat pada 2 September 2021 silam. Peristiwa itu telah menewaskan 4 prajurit TNI dalam keadaan yang mengenaskan.
Menurutnya, pihak TNI terus bekerja keras untuk dapat meyakinkan warga hingga akhirnya warga bersedia kembali ke kampungnya ketika ada jaminan keamanan.
“Masyarakat meminta dengan resmi kepada kami TNI Polri dan Pemda untuk memberikan jaminan keamanan,” kata Batara.
Batara menyebut, permintaan resmi ditujukan ke Kodim 1809 Maybrat, Polres Maybrat, dan pemerintah daerah. Permintaan itu sampai ke Kodam. Kemudian, Kodam menyurati Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, hingga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md.
Selain itu, Penjabat Bupati Maybrat Bernhard Rondonuwu disebutnya juga seringkali ke Jakarta untuk mengupayakan pemberian jaminan keamanan bagi para pengungsi ini. Oleh sebab itu, dalam hal ini pihak TNI bertujuan untuk mendukung Pemda. Hal itu menurutnya, lantaran wilayah tersebut bukan darurat militer dan bukan darurat sipil. Sehingga keadaan aman dan semua kebijakan berada di tangan Pemda.
Dirinya mengimbau agar ketika TNI berhasil memberi pemahaman kepada warga soal pemberian jaminan keamanan, maka jangan ada lagi sebagian kelompok yang mempengaruhi warga-warga tersebut hingga terjadi aksi demo.
Batara kemudian mencontohkan ratusan prajurit yang tergabung dalam Satgas Yonif 136/Tuah Sakti yang dikirim ke Papua Barat, Maret 2022, untuk membantu Pemda. Dalam kerja di lapangan, Batara mengklaim tidak ada pelanggaran HAM dari Satgas ini sampai sekarang. “Kalau ada kami pecat,” katanya. (UWR)
