SORONG, JAGAMELANESIA.COM – Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma melakukan kunjungan kerja serta advokasi terhadap daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) di Kota Sorong, Jumat (31/3/2023). Pada kesempatan itu, senator Filep sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelayanan pembangunan pemerintahan di wilayah pemekaran Papua Barat itu.
Kedatangan Filep Wamafma bersama staf Sekertariat DPD RI disambut baik oleh Pj. Sekertaris daerah (sekda) PBD, Edison Siagian yang mewakili Pj Gubernur PBD, Mohammad Mosa’ad. Edison Siagian menyampaikan permohonan maaf lantaran Pj Gubernur berhalangan hadir pada kunker tersebut.
Dr. Filep kemudian membahas perihal perkembangan pemerintahan PBD pasca secara definitif berjalan pada Desember 2022 lalu. Hal itu terutama terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan di masa transisi menjadi provinsi baru yang saat ini sudah berjalan selama 4 bulan usai terpisah dari provinsi induk Papua Barat.
Menanggapi hal itu, Edison Siagian mengutarakan bahwa penyelenggaraan roda pemerintahan di wilayah PBD telah berjalan dengan baik dan dengan penataan yang terhitung cukup cepat untuk provinsi yang paling akhir dilahirkan.
“Pemprov PBD terus berupaya maksimal untuk menyelenggarakan pemerintahan secara efektif dan efisien. Misalnya melaksanakan pelayanan publik, yakni kepada masyarakat kita, termasuk menjawab permohonan yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, juga untuk membantu pendidikan,” ujarnya.
Siagian menuturkan, hal yang menjadi fokus Pemprov PBD saat ini adalah penyiapan OPD-OPD bersama perangkatnya agar dapat segera mendukung tugas pemerintahan sekaligus mempercepat agenda pembangunan di Papua Barat Daya.
“Saat ini, gubernur juga sedang fokus pada tujuan penting yaitu pemilu serentak pada tahun 2024, sebagaimana tugas seorang penjabat. Saat ini tahapan itu sudah berjalan melalui perangkat penyelenggara KPU dari Papua Barat secara mobile, sudah lakukan persiapan pemilu,” katanya
Lebih lanjut, Siagian melaporkan bahwa perangkat pendukung keamanan juga sudah dipersiapkan untuk membantu pengamanan di wilayah Papua Barat Daya. Terkait situasi politik menjelang Pemilu di PBD, Siagian pun menyampaikan bahwa saat ini riak-riak politik sudah mulai terasa dari pihak-pihak yang akan maju lewat partai politik untuk DPR RI, DPR PBD, kabupaten, kota, termasuk yang lebih penting lagi adalah pemilihan gubernur.
Merespons paparan itu, Filep Wamafma menyarankan kepada Pemprov Papua Barat Daya untuk tetap fokus melaksanakan tugas utama sebagaimana yang sudah diamanatkan kepada Pj. Gubernur, Sekda PBD termasuk kepada jajaran OPD yang akan dibentuk nantinya.
“Terima kasih atas paparan Sekda PBD kepada kami. Hasil pertemuan ini, akan dapat kami laporkan saat pertemuan dengan Kementerian terkait. Saya apresiasi juga untuk Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang sampai saat ini terus melakukan percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Filep.
Dalam kesempatan itu, Filep menekankan bahwa pemerkaran DOB di tanah Papua lahir karena adanya UU Otsus dan pemekaran tersebut tentu murni kehendak rakyat Papua dan pemerintah daerah setempat.
Oleh sebab itu, dirinya berpesan agar penyelenggaraan pemerintahan PBD mengutamakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tujuan pemekaran wilayah dan melandaskan kinerja pemerintahan juga untuk melaksanakan amanat-amanat Otsus dalam rangka menyejahterakan masyarakat terutama orang asli Papua. (WRP)
