PAPUA BARAT DAYA, JAGAMELANESIA.COM – Aktivis masyarakat adat Ferry Onim mempertanyakan pelantikan Pansel MRP Papua Barat Daya (PBD) yang dinilainya dilakukan secara sepihak tanpa membuka ruang untuk generasi muda Papua Sorong Raya.
Onim menekankan, seharusnya pemilihan Pansel MRP juga dapat menghadirkan unsur sosial melalui suku-suku di setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya. Ia menilai bahwa Pansel yang dilantik Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad pada Jumat (10/3/2023) kemarin tidak sesuai dengan amanah UU Otsus di tanah Papua.
“Kami melihat sepertinya ada settingan yang tidak sesuai sehingga memaksimalkan beberapa orang tua, dan non Papua yang tidak terhitung dalam UU Otsus yang dimaksudkan dan diterapkan di atas Tanah Papua ini,” ujar Ferry Onim, Sabtu (11/3/2023).
“Provinsi ini lahir berdasarkan UU Otsus maka semua Pansel harus Orang Asli Papua yang bersih dan tidak pernah terlibat dari hal-hal yang pernah merugikan masyarakat adat Orang Asli Papua. Kalaupun Provinsi ini hadir untuk benar-benar membangun masyarakat adat Papua, maka perlu juga bersihkan kerja kotor di provinsi baru ini. Kami melihat bahwa Pansel yang dilantik ini sepertinya tidak sesuai dengan amanah UU Otsus,” katanya lagi.
Lebih lanjut, Onim meminta agar Pj Gubernur PBD juga memperhatikan SDM yang ada di provinsi baru ini. Menurutnya, masih banyak tenaga-tenaga segar dan enerjik dari kalangan generasi muda Papua yang tentu potensial dan berkompeten untuk dilibatkan dalam Pansel MRP tersebut.
“Bapak Pj Gubernur PBD perlu juga untuk memperhatikan orang-orang yang dipasang itu, jangan hanya oknum-oknum itu saja, masih banyak generasi muda Papua lain yang punya skill juga yang bisa duduk untuk berkarya di kursi Pansel MRP itu. Kalau seperti yang diangkat saat ini saya rasa sepertinya tidak tepat, sehingga harus ada formula baru untuk figur yang bisa menduduki jabatan pansel itu,” ucapnya.
Onim mendorong pemerintah provinsi agar juga mendengarkan suara dan aspirasi para generasi pemuda Papua dengan duduk dan berdiskusi bersama. Dirinya mengingatkan bahwa pembentukan DOB PBD juga merupakan implementasi dari UU Otsus, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga terkait lainnya juga harus sesuai dengan amanat UU Otsus terutama untuk melibatkan masyarakat adat dan orang asli Papua (OAP).
“Saya meminta Pj Gubernur Papua Barat Daya untuk membuka ruang dan mengundang semua anak-anak Papua yang berada di Papua Barat Daya ini untuk berdiskusi bersama dan membentuk Pansel MRP. Kalau pun mau dipaksakan, maka kita akan turun juga mobilisasi masa dan demo besar-besaran di Depan Kantor Sekretariat Gubernur Papua Barat Daya,” ujarnya.
“Papua Barat Daya ini hadir untuk siapa? kalau bukan untuk generasi Papua maka negara cabut provinsi baru ini dan kembalikan di Provinsi Papua Barat saja kalau tidak indahkan kami sebagai generasi penerus tongkat estafet di atas Tanah Papua. Dan apabila provinsi ini ingin berjalan maka segera batalkan tim Pansel MRP yang diangkat secara tertutup itu,” tegas Ferry Onim.
