SORSEL, JAGAMELANESIA.COM – Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Imekko Bersatu Provinsi Papua Barat Daya Ferry Onim mengkritik pertemuan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) dengan SKK Migas dan BP migas terkait survei potensi migas di wilayah Imekko
Onim menilai bahwa pertemuan pada Kamis (9/3/2023) lalu di kota Sorong itu dilakukan secara tertutup dari mata masyarakat Imekko sehingga sangat mencederai hak-hak dasar masyarakat adat. Pasalnya, menurut Onim, pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat.
“Kami perlu pertegas bahwa pemerintah daerah bukan semata-mata sebagai pemegang hak kekuasaan di wilayah adat. Pemda Sorsel harus mematuhi dan menghargai status masyarakat adat yang merupakan pemilik hak ulayat. Saat pertemuan itu masyarakat adat tidak hadir, namun pemda yang hadir dan mempresentasikan hal-hal diluar daripada hati dan pikiran masyarakat adat, itu sangat salah,” kata Onim, Sabtu (11/3/2023).
Onim menekankan bahwa pada dasarnya pihaknya mendukung masuknya investasi ke wilayah Imekko. Akan tetapi, dirinya mengingatkan bahwa masyarakat adat semua suku di Imekko, pemuda dan kalangan intelektual Imekko sudah seharusnya dilibatkan dalam pembahasan investasi tersebut.
“Kami melihat sepertinya ada pertarungan pembuka jalan investasi sehingga tidak mau kalah saing juga dengan beberapa tokoh yang saat ini membawa perusahaan sawit masuk di Wilayah Imekko,” katanya.
“Dari hal tersebut kami bisa lihat bahwa, yang pertama, ada kepentingan besar di balik itu, dan yang kedua, ingin mengejar sahamnya saja sehingga dapat mengatur semua dan bisa menikmati secara jangka panjang. Dan pemilik hak ulayat itu akan menjadi penonton dan menjadi pendatang kembali di Perusahaan Migas yang saat ini diatur secara tersembunyi dari hadapan mata masyarakat Imekko,” katanya.
Dirinya juga mengkritik Pemkab Sorsel terkait inisiasi survei potensi investasi Migas di wilayah Imekko. Ia lantas mengingatkan janji Bupati Sorsel terkai persoalan pemekaran yang belum tuntas di wilayah tersebut.
“Jadi kalau saat ini bapak Bupati Sorsel mau urus migas di Imekko, saya pikir tidak pantas, karena pemekaran Imekko saja janji mau urus, tapi sampai saat ini tidak ada hasil, itu pertama. Yang kedua, pemekaran kampung-kampung persiapan saja tidak berhasil, dan hanya menimbulkan konflik diantara keluarga dan tinggalkan pergi. Apalagi urus perusahaan,” ujarnya.
Menurutnya, Pemda sudah seharusnya memperhatikan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat setempat. Ia menuturkan, dalam hal ini, Pemda dapat berperan untuk memfasilitasi pembahasan maupun musyawarah terkait investasi itu dengan menghadirkan masyarakat adat di wilayah tersebut.
“Bapak Bupati boleh duduk menengahi dan memfasilitasi, jadi masyarakat semua kumpul atau menghadiri acara yang saat itu bapak ikut sendiri tanpa melibatkan pemuda, intelektual dan mahasiswa serta lapisan masyarakat Imekko. Jadi kalau mau jalan saya atas nama ketua Forum minta datang dan bicara di tempat dimana Masyarakat Imekko itu berada,” tutupnya.
