JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw bersilaturahmi ke sejumlah menteri di Jakarta. Paulus Waterpauw yang didampingi oleh Ketua DPR PB, Bupati Manokwari, Bupati Fakfak serta Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Perikanan telah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan serta Menteri Kelautan dan Perikanan.
Paulus menyampaikan safari shilaturahmi ke sejumlah kementerian ini bertujuan untuk menyambung gagasan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka menjalankan agenda pembangunan di Papua Barat.
“Prinsipnya adalah menyambung koneksi antara apa yang kita inginkan di daerah dengan kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, itu banyak manfaatnya untuk kita, yang penting kita mau jalan,” ujar Paulus, Kamis (19/1/2023).
Dalam pertemuan dengan sejumlah menteri di atas, Paulus beserta rombongan mendengarkan arahan sekaligus menyampaikan sejumlah masukan, gagasan atau usulan untuk pembangunan Papua Barat ke depan.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dengan Pak Mendagri dan Dirjen Dalam Negeri. Beliau memberikan arahan-arahan dan banyak pesan untuk pembangunan di Papua Barat,” katanya.
Diantara hal yang diusulkan Paulus Waterpauw adalah perihal pengembangan investasi di Papua Barat terkait di sektor perikanan. Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Paulus meminta agar Menteri KKP dapat mendatangkan investor guna mengelola potensi perikanan di Papua Barat.
“Dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, kami minta dibawakan investor untuk masuk ke Papua Barat dan mudah-mudahan bisa terealisasi,” ungkapnya menambahkan.
Menurutnya, permintaan tersebut disambut positif oleh Menteri KKP termasuk sudah mengkaji potensi sektor kelautan di Papua Barat. Ia pun berharap adanya investasi yang masuk itu akan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
“Pak menteri dengan para ahli dan dirjen sudah menghitung potensi laut di wilayah Papua Barat dan sangat luar biasa potensinya. Beliau akan mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengelola sumber daya ikan di Papua Barat. Ini sangat bagus sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Papua Barat,” katanya lagi.
Selain itu, Paulus juga menyampaikan usulannya kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Ia meminta agar Kementerian Perhubungan menyediakan penerbangan langsung dari Jakarta-Manokwari.
“Kami ke Menteri Perhubungan dan kami usul agar ada penerbangan yang langsung dari Jakarta-Manokwari atau Jakarta-Makassar-Manokwari, jadi tidak lewat Sorong lagi. Tadi beliau sudah jawab bahwa membutuhkan waktu sedikit lagi dan perlu ada perbaikan bandara,” ujar Paulus.
Tak hanya itu, Paulus mengatakan pihaknya akan melanjutkan shilaturahmi ke sejumlah menteri lainnya dalam rangka membahas pembangunan di Papua Barat. Terkait hal itu, ia memperkirakan akan kembali ke Jakarta dalam agenda tersebut pada pekan depan.
Dongkrak Daya Saing Pemuda, Pemprov Papua Barat Hadirkan BLK Terintegrasi di Mansel
Pada kesempatan lain, Paulus Waterpauw mengatakan, Pemprov Papua Barat juga tengah berupaya memajukan kualitas dan daya saing tenaga kerja asli Papua. Hal itu dilakukan dengan adanya pembangunan satu balai latihan kerja (BLK) terintegrasi di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan.
“Kami siapkan bagi anak-anak Papua supaya memiliki daya saing dengan non Papua,” kata Paulus Waterpauw di Manokwari.
Selain itu, BLK yang dilengkapi dengan rumah dinas petugas atau instruktur situ juga dapat digunakan Pemda untuk meningkatkan kapasitas aparatur. Adapun pemanfaatan BLK merupakan salah satu poin dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat tahun 2023.
“Terutama BLK UMKM dan koperasi. Bupati yang belum bangun, tolong secepatnya dibangun. Kalau yang sudah ada ya dimaksimalkan,” ujar Paulus Waterpauw.
BLK Provinsi ini nantinya dapat juga dimanfaatkan untuk pelaksanaan sejumlah pendidikan vokasi seperti pariwisata, perhotelan, pertanian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan begitu, diharapkan adanya BLK akan dapat mendorong ketersediaan tenaga kerja lokal yang berkompeten guna menjawab kebutuhan perusahaan. (UWR)
