PAPUA, JAGAMELANESIA.COM – Para tokoh agama di Papua turut angkat bicara usai penangkapan dan upaya penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tersangka gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe beberapa waktu lalu.
Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura, Papua Pendeta Alberth Yoku mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang berlaku demi memelihara situasi Papua yang kondusif. Menurutnya, proses penegakan hukum harus sepenuhnya didukung guna mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan.
“Terkait kasus hukum bapak Lukas hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua, kita harus menghormati proses hukum itu. Siapa saja yang melanggar hukum, tentunya harus hadapi konsekuensinya. Ini harus diselesaikan, supaya kebenaran-kebenaran dapat terlihat,” ucap Pendeta Alberth Yoku, Kamis (19/1/2023).
Yoku juga mengimbau terutama kepada generasi muda Papua, pemuda gereja, tokoh adat, pemuda yang sudah kerja di Pemerintahan untuk bekerja dengan jujur dan menjunjung tinggi kebenaran.
“Mari kita kerja takut Tuhan dan cukupkan dirimu dengan apa yang kamu punya. Jangan berlebihan, supaya tidak kena kasus seperti yang saat ini terjadi terhadap bapak Lukas Enembe, ” ungkapnya.
Lebih lanjut, menjelang perayaan Hari Pekabaran Injil (HPI) 5 Februari, Yoku mengajak semua elemen masyarakat Papua untuk tetap menjaga suasana damai di Tanah Papua dengan ‘kabar baik’ Injil sebagaimana Injil adalah sumber kedamaian bagi semua umat Tuhan.
“Kita harus tetap menjaga tanah Papua sebagai tanah damai, karena tanah damai ini bukan kita terima karena slogan- slogan di Tanah Papua, tapi sebagai Umat Kristen di Tanah Papua, kita diajar oleh Tuhan Yesus dalam Mathius 5 Ayat 9, bahwa “Berbahagialah orang yang membawa damai. Oleh karena itu misi kedamaian di Tanah Papua adalah misi misionaris, misi dari Iman kita,” ujarnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Persekutuan Gereja Gereja Jayapura (PGGJ) Kabupaten Jayapura, Pendeta Joop Suebu. Suebu mengapresiasi kinerja tim penyidik KPK untuk menegakkan hukum atas kasus yang menyeret nama Lukas Enembe.
“Kami mengapresiasi sekaligus meminta kepada penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan dan Kepolisian agar dapat menegakkan hukum di Tanah Papua dapat menindak tegas para pejabat yang tersangkut atau terindikasi melakukan kasus Korupsi di Tanah Papua,” kata Suebu, Kamis (19/1/2023).
Dirinya juga meminta KPK untuk memberantas korupsi di Papua termasuk terhadap semua pejabat Papua yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Menurutnya, korupsi mengakibatkan pembangunan dan infrastruktur dasar tidak berjalan dengan baik hingga mengakibatkan banyak umat Tuhan dan masyarakat di Tanah Papua mengalami ketidak-adilan.
Lebih lanjut, Suebu juga mengajak semua pihak untuk mendukung proses penegakan hukum di tanah Papua. Ia mengimbau semua masyarakat untuk tetap beraktivitas sebagaimana biasa dan menghindari perbuatan-perbuatan melanggar hukum.
“Saya mengimbau kepada semua umat Tuhan yang ada di Papua, tetap menjalankan aktivitasnya, menjalankan ibadahnya seperti biasa, menjaga Kamtibmas dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang melanggar koridor Undang-Undang, mempengaruhi orang lain, bertindak anarkis. Mari kita tetap menjaga tanah Papua, dan berdoa untuk kesejahtraan dan keamanan,” katanya. (UWR)
